PEKANBARU, Faktacepat.id – Sebuah video amatir yang merekam dugaan ketidakberesan dan praktik “permainan” dalam sistem antrean di Pelabuhan Dumai mendadak viral di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir.
Menanggapi keresahan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Provinsi Riau, H. Khairul Umam, Lc., M.E.Sy., meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi total sistem pelayanan di pelabuhan penyeberangan tersebut.
Saat ditemui usai melakukan agenda kedewanan di Gedung DPRD Provinsi Riau pada Selasa (2/6/2026), Khairul Umam mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima banyak keluhan langsung dari masyarakat, termasuk laporan via telepon dari rekan-rekan di Rupat mengenai masalah tersebut.
Ia menilai, jika persoalan ini dibiarkan tanpa penataan, maka penumpukan serta ketidakadilan di lapangan berpotensi menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
”Memang saya beberapa hari lalu mendapat telepon dari kawan-kawan di Rupat tentang masalah ini. Kita tentu tidak ingin kejadian-kejadian demikian terjadi. Jika memang ini terus menjadi masalah, kita akan panggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk meminta klarifikasi mengenai apa masalah yang sebenarnya terjadi,” ujar Khairul Umam ketika diwawancara tim media faktacepat.id
Lebih lanjut, politisi senior ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan.
Menurutnya, antrean konvensional yang longgar sangat rentan disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mendahului penumpang lain yang sudah mengantre berjam-jam. Ia menyarankan agar pengelolaan pelabuhan di Riau mencontoh pelabuhan besar di Jawa yang telah tertib.
”Kita perlu menertibkan sistemnya agar lebih adil, seperti yang diterapkan di Bakauheni atau Merak. Jadi mungkin lebih seperti itu. Karena ini merupakan kewenangan kita di tingkat Provinsi untuk pengaturannya, tentu kita juga perlu bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak SDP, serta wilayah Dumai dan Bengkalis,” tambahnya.
Khairul Umam juga memperingatkan bahwa penyerobotan antrean merupakan masalah sensitif yang menyangkut psikologis masyarakat banyak. Seseorang yang sudah tertib mengantre sejak awal tentu akan merasa sangat kecewa dan dirugikan jika haknya dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Jangan sampai masyarakat dirugikan, itu saja intinya. Ini bisa menjadi semacam bom waktu kalau seandainya orang merasa sudah mengalah dan antre, tetapi ada orang lain yang menyerobot. Siapa pun pasti merasa diperlakukan tidak adil,” cetusnya.
Sebagai solusi jangka panjang, ia mendesak penerapan sistem pemesanan tiket secara daring (booking online) secara komprehensif, meniru pola digitalisasi yang pernah diuji coba di Bengkalis. Dengan sistem digital yang ketat, kepastian keberangkatan didasarkan pada waktu pendaftaran, sehingga interaksi fisik dan celah kecurangan dapat diminimalisasi.
”Kalau sistemnya online dan ada booking, kan sudah ada aturan tersendiri. Siapa yang duluan online, dia yang berhak, sehingga orang tidak perlu lagi antre lama-lama di pelabuhan jika belum waktunya. Namun, untuk menerapkan ini, seluruh infrastruktur pendukungnya harus benar-benar disiapkan secara komprehensif,” pungkasnya.
Penulis: THD
Editor: INR
