Padang,Faktacepat.id – Pengurus Wilayah Ikatan Pemuda Pemudi Indonesia (PW IPPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Senin (20/7). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar di Rutan Anak Air Kelas IIB Padang.
PW IPPI menilai tuntutan yang telah mereka sampaikan kepada pihak Rutan Anak Air Kelas IIB Padang tidak mendapatkan respons maupun langkah konkret. Karena itu, massa aksi mendatangi Kanwil Kemenkumham Sumbar untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendesak adanya tindakan tegas.
Dalam aksinya, PW IPPI mendesak Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar segera melakukan evaluasi total terhadap Rutan Anak Air Kelas IIB Padang serta mencopot Kepala Rutan dari jabatannya apabila terbukti gagal melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di dalam rutan.
PW IPPI juga meminta dugaan keterlibatan oknum-oknum yang diduga melanggar komitmen Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba) diusut secara terbuka dan tidak berhenti pada pengakuan semata. Menurut PW IPPI, Kepala Rutan sebelumnya membenarkan adanya dugaan oknum yang bermain di dalam lingkungan rutan. Oleh sebab itu, organisasi tersebut mempertanyakan sejauh mana langkah konkret yang telah dilakukan untuk menindak dugaan pelanggaran tersebut.
Koordinator Lapangan PW IPPI, Rahmad, mengaku kecewa terhadap sikap Kanwil Kemenkumham Sumbar yang tidak bersedia menemui massa aksi untuk berdialog.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami datang membawa aspirasi masyarakat, membawa data dan hasil investigasi lapangan yang ingin kami sampaikan secara langsung kepada Kepala Kanwil. Tetapi sangat kami sayangkan, tidak satu pun pimpinan yang bersedia menemui kami. Alasan yang disampaikan adalah kepala kantor sedang berada di luar kota. Sikap seperti ini menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap aspirasi masyarakat,” tegas Rahmad.
Rahmad menjelaskan bahwa surat pemberitahuan sekaligus permohonan audiensi telah disampaikan tiga hari sebelum aksi berlangsung. Namun hingga demonstrasi digelar, tidak ada kepastian maupun respons dari pihak Kanwil.
“Surat resmi sudah kami masukkan sejak tiga hari lalu. Jika memang menghargai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi, seharusnya ada pejabat yang hadir untuk berdialog. Yang kami temui justru sikap diam dan pembiaran. Ini menjadi bentuk kekecewaan besar bagi kami,” katanya.
Menurut Rahmad, sikap Kanwil yang memilih tidak berdialog justru memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
“Ketika masyarakat datang secara terbuka untuk menyampaikan aspirasi, tetapi tidak diberi ruang dialog, tentu publik akan bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Mengapa Kepala Kanwil tidak berani menemui massa aksi? Jangan sampai sikap tertutup seperti ini memunculkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena itu kami meminta Kanwil menjawab persoalan ini secara terbuka melalui langkah pemeriksaan yang transparan dan profesional,” ujarnya.
PW IPPI menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh dugaan yang mereka sampaikan ditindaklanjuti secara serius dan terbuka.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada langkah nyata. Kami ingin institusi pemasyarakatan benar-benar bersih dari oknum yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kami juga meminta Kanwil Kemenkumham Sumbar membuktikan komitmennya dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu,” tutup Rahmad.
Tim Media : RFS
