JAKARTA, Faktacepat.id — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong penguatan budaya kerja kolaboratif di lingkungan birokrasi ketenagakerjaan. Menurut dia, kolaborasi diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
Afriansyah mengatakan, persoalan ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Masalah seperti pengangguran, peningkatan kompetensi pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, hingga perlindungan tenaga kerja saling berkaitan sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu.
“Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak lagi ditentukan oleh kemampuan suatu unit bekerja sendiri, tetapi oleh sejauh mana kita dapat menggabungkan potensi, gagasan, dan kewenangan untuk bekerja bersama,” kata Afriansyah saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XXIII Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai, perubahan pola kerja tersebut juga harus diikuti dengan perubahan cara birokrasi mengukur keberhasilan. Reformasi birokrasi, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Afriansyah, keberhasilan program pemerintah semestinya dilihat dari dampaknya, seperti kontribusinya dalam menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Publik tidak lagi melihat seberapa besar anggaran yang digunakan atau berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan. Yang menjadi perhatian adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Karena itu, akuntabilitas perlu bergeser dari akuntabilitas proses menjadi akuntabilitas dampak,” ujarnya.
Afriansyah menambahkan, kebutuhan terhadap pola kerja kolaboratif semakin besar seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi. Birokrasi juga dituntut mampu bekerja berbasis hasil serta memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam kondisi tersebut, pejabat administrator dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan di lingkungan kerja. Mereka diharapkan mampu membangun koordinasi lintas bidang, mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi, menyelaraskan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih, serta membangun tim yang efektif.
Selain itu, pemimpin juga dituntut memberikan contoh dalam penerapan etika kepemimpinan dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi.
Afriansyah menyebut budaya kolaboratif dapat tumbuh jika organisasi memiliki visi yang sama, komunikasi terbuka, hubungan kerja yang dilandasi kepercayaan, serta ruang yang aman bagi pegawai untuk menyampaikan gagasan.
Pengambilan keputusan secara partisipatif dan penerapan akuntabilitas bersama juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya tersebut.
“Warisan terbaik seorang pemimpin bukan hanya daftar program yang telah diselesaikan, tetapi budaya kerja kolaboratif yang tetap berjalan dan berkembang meskipun masa kepemimpinan kita telah berakhir,” kata Afriansyah.
Penulis : YAA
Editor : INR
