Padang,Faktacepat.id – Organisasi Wadah Aspirasi Pemuda Indonesia (WAPI) menyatakan keprihatinan terhadap pelaksanaan proyek pengerukan alur Muaro Ulak Karang, Kota Padang, yang dinilai belum memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal pembangunan.
Ketua WAPI Ferdi Ansyah menyampaikan bahwa proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut semestinya menjadi solusi atas pendangkalan muara sehingga kapal-kapal nelayan dapat bersandar dan menjalankan aktivitas ekonomi secara normal. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, nelayan masih mengalami kesulitan untuk keluar masuk dan bersandar di kawasan Muaro Ulak Karang.
“Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin anggaran negara telah digunakan dan pekerjaan telah dilaksanakan, tetapi manfaat utama proyek belum dirasakan oleh masyarakat, khususnya para nelayan,” ujarnya.
Menurut WAPI, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait. Organisasi tersebut meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek guna memastikan penggunaan anggaran negara telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
WAPI menilai perlu dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap proyek tersebut apabila ditemukan indikasi kelalaian, ketidakprofesionalan, atau dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Mereka menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Selain itu, WAPI juga menyinggung gugatan warga terhadap pemerintah terkait dugaan kelalaian dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana pascabanjir bandang serta longsor di Sumatera Barat. Dalam proses persidangan, Gubernur Sumatera Barat diketahui menolak dalil para penggugat dan menyatakan bahwa sebagian besar pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang dipersoalkan merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V.
Berdasarkan hal tersebut, WAPI menilai kinerja BWS Sumatera V perlu dievaluasi secara menyeluruh. Organisasi tersebut meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, melakukan audit terhadap proyek-proyek yang berada di bawah kewenangan BWS Sumatera V, termasuk proyek pengerukan Muaro Ulak Karang.
“WAPI mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala BWS Sumatera V. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka pemerintah pusat harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pergantian pimpinan apabila memang diperlukan,” tegas pernyataan tersebut.
WAPI menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan anggaran negara dan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
