FAKTACEPAT.ID, PEKANBARU — PT PLN (Persero) bersama Pemerintah Provinsi Riau dan instansi kementerian/lembaga terkait memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes). Langkah ini diwujudkan melalui agenda Sinkronisasi Usulan Lokasi Lisdes serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan yang digelar di Kantor PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru, 16–17 September 2026.
Kegiatan dua hari ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., serta Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nurcahyanto, S.T., M.T. Turut hadir jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, manajemen PLN, dan Tim Sinkronisasi Perencanaan Lisdes, serta perwakilan instansi lain yang berpartisipasi secara daring.
Forum strategis ini ditujukan untuk menyelaraskan data usulan lokasi Lisdes dengan rencana pengembangan ketenagalistrikan. Fokus pembahasan meliputi kesesuaian titik lokasi di lapangan, kepastian lahan, serta penuntasan perizinan—khususnya pada wilayah yang berada di kawasan hutan maupun Area Penggunaan Lain (APL).
Target 72 Dusun pada 2026 dan 348 Dusun pada 2027
Dalam upaya memperluas akses energi, PLN menargetkan pelaksanaan Lisdes pada tahun 2026 dapat menjangkau 72 dusun dengan potensi 7.000 calon pelanggan. Program pemerataan kelistrikan ini bakal berlanjut pada 2027 dengan sasaran 348 dusun lainnya di wilayah Riau.
Hadirnya pasokan listrik secara merata diharapkan mampu membuka isolasi energi, menopang aktivitas harian warga, serta memicu pertumbuhan ekonomi perdesaan.
Pentingnya Sinkronisasi dan Akselerasi Perizinan
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, menegaskan bahwa keselarasan data sejak awal menjadi penentu agar program berjalan tepat sasaran.
“Program Lisdes bukan hanya tentang membangun jaringan listrik, tetapi bagaimana listrik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, sinkronisasi sejak awal sangat penting agar lokasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan serta dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Didik.
Dukungan serupa disampaikan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Eri Nurcahyanto, S.T., M.T. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menuntaskan hambatan lahan dan regulasi.
“Melalui forum ini kita menyelaraskan usulan lokasi dari pemerintah daerah dengan perencanaan ketenagalistrikan, sekaligus memastikan kebutuhan lahan dan perizinan dapat disiapkan sejak awal. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih efektif,” tutur Eri.
Komitmen Pemprov Riau Tuntaskan Kantong-Kantong Tanpa Listrik
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., mengapresiasi kolaborasi ini dan mendorong pemkab/pemko aktif memverifikasi wilayahnya.
“Meski rasio elektrifikasi Riau sudah mendekati 100 persen, masih terdapat dusun dan rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik. Karena itu, usulan dari kabupaten/kota perlu disinkronkan dan diverifikasi agar kebutuhan kelistrikan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Syahrial.
Hasil kesepakatan dari forum ini menjadi dasar penetapan lokasi prioritas, penyelesaian perizinan, dan penyiapan lahan sebagai bagian dari rencana akselerasi Lisdes periode 2026–2029 di Riau.
Penulis: YLW
Editor: INR
