Mahasiswa Muaro sungai Lolo
Setiap bulan agustus, perayaan kemerdekaan inndonesia bergema di seluru penjuru indonesia.
Bendera merah putih berkibar, dan pidato tentang indonesia emas kerap menjadi toping di panggung panggung resmi.
Namun jika kita melihat di ujung sumatera barat, tepatnya di kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman, 81 tahun merdeka hanyalah lelucon yang mereka dengar.
Disaat negara ini sibuk membicarakan tentang modrenisasi, bagaimana tol yang di bangun antar kota dan teknologi yang terbarukan, masyarakat mapat tunggul selatan dari awal Bangkok hingga muaro masih harus bertaruh nyawa hanya untuk melintasi jalan. Baik itu jalan kabupaten maupun jalan provinsi, kondisinya sangat memprihatinkan, kubangan lumpur dimusim hujan, dan debu di musim panas, dan ancaman lonsor yang siap memutus akses.
81 tahun bukan waktu yang singkat untuk sebuah bangsa, makna kemerdekanaan itu sendiri tidak hanya terlepas dari penjajah namun hadirnya peran negara dalam memenuhu hak hak dasar warga negara.
9cf3b57c-ca84-4335-8ff9-2a1d7e2be04f
Salah satunya adalah aksebilitas
Jalan tidak hanya sekedar hamparan aspal, melaikan urat nadi keberlangsungan hidup. Ketika jalan rusak dampaknya sangatlah vital seperti:
1. Ekonomi tercekik
Mapat Tunggul Selatan merupakan wilayang sang sangat potensial hasil bumi seperti sambir, karet dan sawit. Tetapi dengan kondisi jalan yang buruk mengakibatkan biaya transportasi sangat tinggi. Alhasil jerih payah petani banyak terkuras karena akses transportasi.
2. Pelayanan kesehatan yang sangat kurang
Dengan kondisi janlan yang sangat buruk untuk mendapatkan akses kesehatan seperti membawa ibu hamil dan penyakit lainnya ketempat rujukan adalah ujian kemanusiaan. Waktu tempuh yang berkali lipat akibat jalan yang rusak bisa mengakibatkan masalah yang fatal.
3. Masa depan pendidikan
Mahasiswa dan pelajar di mapat tunggul selatan banyak bersekolah di luar mereka harus menempuh akses yang sangat rusak untuk pergi ke sekolanya.
Disisi lain hal yang sangat menyakitkan masyarakat bukan hanya bagaimana kondisi fisiknya. Tetapi bagaimana ketidakpastian. Sering muncul alasan klasik perbedaan status jalan antara jalan kewenangan kabupaten dan jalan kewenangan provinsi.
Namun bagi masyarakat kecil al seperti itu mereka tidak peduli dari anggaran mana perbaikan itu, apakan APBD kabupaten atau APBD provinsi. Yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata.
Lempar tanggung jawab amtar instansi hanya memperpanjang bagaimana penderitaan warga yang sejak kemerdekaan sampai sekarang menanti jalan yang layak.
Di usia indonesia yang ke 81 tahun ini, momennya pemerintah baik itu kabupaten dan provinsi duduk bersama dan menjadikan Mapat Tunggul Selatan sebagai proritas pembangunan. Bukan makanan politik menjelang pemilu.
Pembangunan infra struktur jangan hanya berpusat pada wilayah yang terlihat atau dekat dengan pemerintahan. Pasal 5 pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia harus di wujudkan dari pinggiran negeri.
Jangan biarkan masyarakat pinggiran merasa menjadi anak tiri di tanah airnya.
Merdeka yang sesungguhnya belum benar banar utuh selama masih ada masyarakat indonesia yang terisolasi dan kesulitan hanya untuk mendapankan jalan yang layak.
Sekarang adalah saatnya akses jalan Mapat Tunggul Selatan dimerdekakan.
Dirgahayu indonesia yang ke 81.
Salam dari pelosok negeri
Penulis : Alfarezi
Editor : Redaksi
