PEKANBARU, faktacepat.id – Komisi III DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh proses seleksi jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Langkah pengawasan ini diambil demi memastikan jabatan-jabatan strategis di perusahaan pelat merah tersebut diisi oleh figur yang bersih, berkompeten, dan punya rekam jejak mumpuni.
Ketua Komisi III DPRD Riau, H Edi Basri SH MSi, menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin proses rekrutmen ini hanya menjadi formalitas belaka. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan—mulai dari asesmen berbasis komputer, penyusunan makalah, hingga penilaian akhir—harus berjalan objektif dan bebas dari kepentingan politik praktis.
”Kalaupun ada figur yang dekat dengan pemerintah, itu sah-sah saja. Tetapi kompetensi harus jauh lebih diutamakan. Kemampuan profesionalitas seseorang yang menentukan apakah dia mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik atau tidak,” tegas Edi Basri, Senin (8/6/2026).
Soroti Independensi Pansel di Empat BUMD
Dalam rapat kerja bersama Biro Hukum Setdaprov Riau, Komisi III menguliti susunan panitia seleksi (pansel) di empat BUMD yang tengah melakukan rekrutmen. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya nama Irving Kahar (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Siak) ke dalam tim pansel PT Jamkrida Riau.
Menanggapi hal tersebut, Edi Basri mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan objektivitas agar keputusan tidak didasari oleh subjektivitas politik. Adapun susunan tim pansel di empat BUMD tersebut meliputi:
PT Sarana Pembangunan Riau (SPR): Dipimpin oleh Asisten III Setdaprov Riau M Job Kurniawan, dengan anggota Saiman Pakpahan dan Ahmad Ismail.
PT Riau Petroleum: Dipimpin oleh Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Yan Dharmadi, dengan anggota Sarifa Faradinna dan Ahmad Ismail.
PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER): Dipimpin oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Riau Indra, dengan anggota Saiman Pakpahan dan Aspadiar.
PT Jamkrida Riau: Kembali dipimpin oleh M Job Kurniawan, dengan anggota Irving Kahar dan Syafriadi.
Direksi Baru yang Telah Ditetapkan
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), beberapa posisi krusial pada BUMD strategis kini telah resmi diisi oleh wajah baru, di antaranya:
PT SPR: Muhammad Haris resmi menjabat sebagai Direktur.
PT Riau Petroleum: Fajar Muhardi ditetapkan sebagai Direktur Operasional, dan Ganesya Varandra sebagai Direktur Keuangan.
DPRD Bakal Panggil Direksi Terpilih: “Bukan Jabatan untuk Pamer!”
Politisi Partai Gerindra asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kampar ini mengingatkan bahwa tugas Komisi III tidak selesai setelah direksi baru terpilih. Dalam waktu dekat, DPRD berencana memanggil para bos BUMD tersebut untuk memaparkan ulang visi, misi, dan target konkret mereka.
Edi mengingatkan bahwa BUMD merupakan tulang punggung daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, tantangan tata kelola internal dan penguatan bisnis di tahun pertama harus diselesaikan secara terukur. Ia juga mengancam tidak akan segan mendorong pencopotan direksi yang membelosot.
”Ini bukan jabatan untuk pamer, BUMD ini membawa amanah rakyat. Jika kinerjanya buruk, tentu akan dievaluasi. Bahkan evaluasi bisa kita lakukan di tengah jalan jika memang diperlukan,” pungkas Edi.
Penulis: YLW
Editor: INR
