PEKANBARU (faktacepat.id) – Pemerintah Provinsi Riau terus memacu kualitas pelayanan publik di berbagai sektor menjelang rangkaian penilaian kepatuhan oleh Ombudsman Republik Indonesia sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan hadirnya layanan yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi pendampingan intensif yang selama ini diberikan oleh Ombudsman Perwakilan Riau. Sinergi tersebut diakui telah membantu pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan fundamental.
“Alhamdulillah kami yakin dan percaya bahwa Pemprov Riau didampingi Ombudsman Perwakilan Riau. Kami berterima kasih atas kerja sama selama ini terhadap kegiatan pelayanan publik, kami betul-betul dibantu,” ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (10/7/2026).
SF Hariyanto menjelaskan, salah satu fokus pembenahan saat ini adalah penerapan sistem pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas akses bagi masyarakat. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menunjukkan progres signifikan, seperti RSUD Arifin Achmad yang mengalami peningkatan fasilitas serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peningkatan pendapatan BLUD menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat.
Selain rumah sakit daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mencatatkan rapor positif dalam peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung pada pertumbuhan pendapatan daerah.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, menyatakan bahwa kunjungannya ke Pekanbaru merupakan bagian dari monitoring dan penguatan menjelang kick-off penilaian nasional pada pertengahan Juli 2026. Penilaian ini menyasar seluruh kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Proses penilaian akan berlangsung panjang hingga November 2026, di mana tim Ombudsman Riau akan turun langsung meninjau OPD yang menjadi fokus pelayanan dasar.
“Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, kami akan menyelenggarakan agenda besar pada Desember mendatang di hadapan Presiden Republik Indonesia. Hasil penilaian dari seluruh lembaga dan pemerintah daerah akan diumumkan secara langsung di depan Presiden,” pungkas Nuzran.
Penulis: YLW
Editor: INR
