Pekanbaru, Faktacepat.id – Dalam upaya memperkuat sektor pendapatan daerah, Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, memimpin kunjungan konsultasi dan koordinasi ke Gedung DPRD Provinsi Riau pada Jumat (8/5/2026). Pertemuan yang berlangsung khidmat di Ruang Bapemperda ini fokus membahas mekanisme dan sinergi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dari Kota Dumai disambut langsung oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Riau, Abdullah. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran informasi krusial mengenai langkah-langkah legislatif dalam mendorong kemandirian fiskal daerah.
Dalam diskusi tersebut, Agus mempertanyakan proses di balik pembentukan Pansus Optimalisasi Pendapatan di tingkat provinsi. Abdullah menjelaskan bahwa pembentukan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menggali potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal (idle).
”Pansus ini lahir dari hasil evaluasi mendalam terhadap tren pendapatan kita yang cenderung stagnan, sementara potensi ekonomi di lapangan terus berkembang. Kami memulai dengan pemetaan basis data objek pajak yang lebih akurat sebelum merumuskan rekomendasi kebijakan,” ujar Abdullah menjelaskan kronologi pembentukan Pansus.
Hingga Mei 2026, Pansus telah berhasil mengidentifikasi sejumlah celah kebocoran pendapatan dan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak. Hasilnya, mulai terlihat tren positif pada sinkronisasi data antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, khususnya di sektor industri dan jasa.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah bagaimana membangun sinergi antara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Dumai. Sebagai kota pelabuhan dan industri, Dumai dinilai memiliki peran vital dalam menyumbang PAD bagi Provinsi Riau, namun koordinasi pembagian porsi dan pengelolaan aset seringkali menjadi tantangan.
Ketua DPRD Dumai, Agus, berharap koordinasi ini dapat menghasilkan pola kerja sama yang lebih taktis, terutama dalam pengawasan pemungutan pajak di wilayah perbatasan dan sektor industri besar.
Sebagai penutup diskusi, Abdullah menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal kebijakan fiskal ini agar berdampak langsung pada pembangunan masyarakat.
”Pansus ini bukan sekadar alat kelengkapan dewan formalitas, melainkan instrumen koreksi. Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi rupiah yang seharusnya masuk ke kas daerah benar-benar terdata dan tertagih secara transparan. Sinergi antara provinsi dan Kota Dumai adalah kunci; jika data kita selaras dan pengawasannya ketat, peningkatan PAD bukan lagi sekadar angka di atas kertas, tapi modal nyata untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Riau.” tutup Abdullah, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Penulis: THD
Editor: INR
