Aksi Jilid II GMMP di Kantor PDAM Kota Padang Diwarnai Tiga Kali Benturan, Demonstran Sebut Aparat Bertindak Represif

Padang, Faktacepat.id — Puluhan massa yang tergabung dalam Garda Muda Merah Putih (GMMP) kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Kantor Pusat Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang, Senin (24/8/2026).

Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB ini merupakan kelanjutan dari aksi Jilid I yang digelar beberapa waktu lalu, menyusul dugaan belum adanya perbaikan signifikan atas keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM. Dalam perkembangannya, aksi diwarnai sedikitnya tiga kali benturan antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga, yang menurut pengakuan demonstran disertai tindakan represif dari pihak aparat.

Dalam orasinya, massa aksi menyoroti dugaan bobroknya kinerja PDAM Kota Padang yang dinilai terus membiarkan krisis air bersih, menjual air keruh dengan harga mahal, serta abai terhadap penanganan pascabencana hingga membuat masyarakat resah.

Dengan membawa spanduk kecaman, poster tuntutan, ban bekas, serta pengeras suara, massa yang diperkirakan mencapai seratus orang ini menyampaikan lima poin tuntutan kepada manajemen PDAM Kota Padang, yaitu:

1. Stop dagang air kotor — mendesak PDAM segera membenahi sistem filtrasi dan pemeliharaan pipa secara total agar air yang mengalir ke rumah warga jernih, higienis, dan sesuai standar Permenkes.

2. Turunkan tarif/potong tagihan pelanggan menuntut penyesuaian dan pemotongan tagihan bulanan bagi pelanggan yang terdampak air keruh dan mati sebagai bentuk kompensasi atas buruknya pelayanan.
3. Tanggap darurat pascabencana dan bantuan air gratis mewajibkan PDAM memiliki SOP mitigasi bencana yang jelas serta mengerahkan armada tangki air bersih gratis secara cepat dan merata ke titik-titik krisis.
4. Evaluasi total direksi mendesak Wali Kota Padang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) mengevaluasi dan mengganti jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang yang dinilai gagal memberikan solusi konkret atas krisis air warga.
5. Audit investigatif anggaran mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan BPK/BPKP melakukan audit investigatif terhadap alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur dan operasional PDAM Kota Padang.

Tiga Kali Terjadi Benturan, Aparat melakukan tindakan Represif

Di tengah berlangsungnya aksi, tercatat sedikitnya tiga kali terjadi benturan antara massa demonstran dengan pihak kepolisian yang berjaga.

Ketegangan diduga dipicu oleh desakan massa yang ingin bertemu langsung dengan pihak manajemen PDAM Kota Padang untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Menurut penuturan sejumlah peserta aksi, aparat yang berjaga sempat melakukan tindakan represif terhadap demonstran di lapangan. Hingga berita ini disusun, pihak Polresta Padang belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan tersebut.

Koordinator lapangan aksi menegaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin konstitusi, sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Aksi ini turut menyita perhatian publik. Jalannya unjuk rasa disiarkan secara langsung (live) melalui platform TikTok oleh akun @sumbarupdatenews, yang mendapat respons antusias dari warganet. Banjir dukungan mengalir di kolom komentar siaran langsung tersebut, mencerminkan keresahan masyarakat luas yang senada dengan tuntutan massa aksi terkait krisis air bersih di Kota Padang.

Bahkan demonstar disumbangi uang untuk membeli minum dari warga yang melintas di jalan depan kantor PDAM tersebut dan ditambah dengan dukungan moril.

Massa aksi berharap tuntutan mereka segera direspons oleh manajemen PDAM Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang, mengingat persoalan krisis air bersih ini telah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.

Editor : LN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *