Oleh: Sulistiawati (Mahasiswa Pascasarjana, 18/9/26)
Riau, faktacepat.id – Demokrasi modern kini menghadapi tantangan yang tidak pernah dibayangkan oleh para perumus teorinya: ruang publik yang dahulu menjadi arena deliberasi terbuka perlahan berubah menjadi arena yang dikendalikan algoritma. Praktik microtargeting berbasis big data, disinformasi yang diperkuat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta manipulasi persepsi melalui akun bot telah menggeser cara warga negara memperoleh informasi politik.
Tulisan ini mengurai bagaimana fenomena tersebut bekerja, serta menguji implikasinya terhadap teori digital democracy dan affective polarization.
Data-Driven Campaigning: Ketika Pemilih Menjadi Data Poin
Kampanye politik kontemporer semakin mengandalkan big data dan profiling psikografis untuk memetakan pemilih secara sangat rinci—mulai dari preferensi konsumsi, kecenderungan emosional, hingga kerentanan psikologis tertentu. Model kampanye semacam ini memungkinkan tim politik menyusun pesan yang berbeda untuk setiap segmen pemilih, bahkan untuk individu tertentu, dengan tujuan memaksimalkan efektivitas persuasi.
Data-driven campaigning pada dasarnya bukan sekadar strategi periklanan yang lebih presisi, melainkan pergeseran paradigma dari kampanye yang berbasis argumen kebijakan menuju kampanye yang berbasis rekayasa perilaku (behavioral engineering).
Persoalannya terletak pada asimetri informasi yang tercipta. Pemilih tidak menyadari bahwa pesan yang mereka terima telah disesuaikan secara khusus berdasarkan profil psikologis mereka, sementara tim kampanye memiliki pengetahuan mendalam tentang cara memengaruhi keputusan pemilih tersebut. Ketimpangan ini merusak prinsip kesetaraan informasi yang seharusnya menjadi fondasi proses demokrasi yang adil.
Disinformasi dan AI: Manipulasi Persepsi Publik
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memperluas skala dan kecepatan penyebaran disinformasi secara signifikan. Narasi komputasional—konten yang dihasilkan atau disebarluaskan secara otomatis oleh sistem AI—memungkinkan produksi pesan politik dalam volume besar dengan variasi yang disesuaikan untuk target audiens berbeda.
Ditambah dengan penggunaan akun bot yang meniru interaksi manusia, sebuah narasi dapat tampak seolah-olah memiliki dukungan publik yang luas, padahal sesungguhnya direkayasa secara sistematis.
Fenomena ini menciptakan distorsi terhadap persepsi realitas sosial-politik. Masyarakat yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama menjadi rentan terpapar konten yang tidak dapat mereka verifikasi kebenarannya, sementara sistem rekomendasi algoritmik justru cenderung memperkuat paparan terhadap konten yang sudah sejalan dengan preferensi mereka sebelumnya.
Digital Democracy dan Erosi Ruang Deliberatif
Dalam teori digital democracy, internet dan media sosial idealnya berfungsi sebagai perluasan ruang publik, tempat warga negara dari berbagai latar belakang dapat mengakses informasi setara dan terlibat dalam deliberasi rasional sebelum menentukan pilihan politik. Namun praktik microtargeting dan disinformasi berbasis AI justru membalikkan janji tersebut.
Alih-alih memperluas akses terhadap keberagaman perspektif, algoritma justru memfragmentasi ruang publik menjadi filter bubble dan echo chamber yang terisolasi satu sama lain.
Akibatnya, prasyarat utama demokrasi digital yang sehat—yaitu ruang publik tunggal yang memungkinkan pertukaran argumen lintas kelompok—mengalami erosi. Setiap individu hidup dalam realitas informasi yang berbeda, disesuaikan dengan profil algoritmiknya masing-masing, sehingga konsensus publik yang didasarkan pada fakta bersama menjadi semakin sulit dicapai. Krisis epistemik semacam ini menjadi ancaman struktural, karena demokrasi bergantung pada asumsi bahwa warga negara memiliki basis informasi yang relatif sama untuk berdebat dan memutuskan.
Dari perspektif teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan Jürgen Habermas, legitimasi keputusan politik bersumber dari proses komunikasi rasional yang bebas dari dominasi—yaitu sebuah kondisi ideal di mana setiap warga negara memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan dan menguji argumen di ruang publik. Microtargeting secara struktural meniadakan prasyarat kesetaraan komunikatif ini, karena pesan politik tidak lagi disampaikan secara terbuka untuk diuji publik, melainkan disalurkan secara tersembunyi kepada segmen tertentu tanpa dapat diverifikasi atau dibantah oleh kelompok lain.
Ruang publik digital, yang semestinya menjadi arena kontestasi gagasan yang setara sebagaimana dibayangkan dalam teori demokrasi partisipatif, berubah menjadi arena yang timpang, di mana kemampuan memengaruhi opini publik lebih ditentukan oleh penguasaan data dan infrastruktur algoritmik ketimbang kekuatan argumen itu sendiri.
Affective Polarization dan Rekayasa Emosi Politik
Affective polarization menjelaskan fenomena keretakan politik yang tidak lagi didasarkan pada perbedaan substansi kebijakan, melainkan pada penguatan sentimen emosional negatif terhadap kelompok politik lawan. Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan engagement pengguna, cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi intens seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian, karena jenis konten inilah yang paling efektif menahan perhatian pengguna lebih lama.
Ketika microtargeting dan disinformasi dikombinasikan dengan logika algoritmik semacam ini, dampaknya bukan sekadar menyampaikan pesan politik, melainkan secara sistematis menanamkan permusuhan afektif antarkelompok pendukung. Polarisasi yang terjadi bergeser dari perdebatan “siapa yang benar secara argumentasi” menjadi konflik identitas “siapa yang harus dibenci”. Pola ini memperlemah kohesi sosial dan mempersempit ruang bagi kompromi politik yang sehat.
Dalam kajian ilmu politik, affective polarization dijelaskan Shanto Iyengar sebagai fenomena di mana identifikasi partisan berfungsi layaknya identitas sosial dalam kerangka social identity theory. Pemilih tidak sekadar memiliki preferensi kebijakan berbeda, tetapi mengategorikan diri sebagai in-group dan memandang pendukung partai lawan sebagai out-group yang secara moral patut dicurigai.
Lilliana Mason, dalam analisisnya tentang ‘partisan sorting’, menunjukkan bagaimana identitas partisan di banyak negara demokrasi semakin menyatu dengan identitas sosial lain seperti ras, agama, dan kelas, sehingga konflik politik berubah menjadi konflik identitas yang jauh lebih sulit dinegosiasikan dibandingkan sekadar perbedaan preferensi kebijakan.
Microtargeting dan disinformasi berbasis AI mempercepat proses sorting ini karena pesan yang diterima setiap individu dirancang untuk mengaktifkan identitas in-group secara berulang dan menonjolkan ancaman dari out-group secara emosional, alih-alih menyampaikan argumen kebijakan yang dapat diperdebatkan secara rasional. Ketika permusuhan afektif terus dipupuk secara algoritmik, ruang bagi kompromi politik yang menjadi prasyarat stabilitas demokrasi semakin menyempit, sehingga polarisasi afektif bukan sekadar gejala sosial, melainkan ancaman struktural terhadap keberlangsungan tata kelola demokratis itu sendiri.
Analisis Etis: Ancaman terhadap Otonomi Individu
Secara etis, persoalan inti dari permasalahan ini adalah bagaimana pengikisan ruang publik deliberatif merusak otonomi individu dalam menentukan pilihan politik. Otonomi dalam konteks demokrasi menuntut bahwa keputusan politik seseorang lahir dari proses pertimbangan yang bebas dan rasional. Namun ketika keputusan tersebut dibentuk oleh algoritma yang mengeksploitasi kerentanan psikologis seseorang tanpa sepengetahuannya, prinsip consent dan rasionalitas yang menjadi fondasi demokrasi turut runtuh.
Individu dalam kondisi ini tidak lagi memilih berdasarkan penalaran bebas, melainkan digiring melalui mekanisme manipulasi yang tidak transparan dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, microtargeting dan disinformasi berbasis AI bukan sekadar persoalan teknis seperti privasi data atau regulasi platform digital, melainkan ancaman fundamental terhadap legitimasi demokrasi itu sendiri. Keduanya menyerang prasyarat paling dasar dari demokrasi yang sehat, yaitu keberadaan warga negara yang mampu berpikir dan memilih secara otonom, bebas dari rekayasa tersembunyi.
Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan langkah kolektif berupa transparansi algoritma, literasi digital publik, serta regulasi yang memadai terhadap penggunaan data pribadi dalam kampanye politik, agar ruang publik digital dapat kembali menjalankan fungsi deliberatifnya bagi demokrasi yang otentik.
Editor : INR
