Pelalawan, Faktacepat.id – Komisi II DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Inti Indosawit Subur (IIS) bersama masyarakat Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.
RDP tersebut membahas tuntutan masyarakat Desa Makmur terkait kejelasan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Inti Indosawit Subur terhadap Desa Makmur. Selain itu, rapat juga mengupas sengketa lahan antara Pemerintah Desa Makmur dengan PT. IIS yang telah berlangsung sejak tahun 2019 silam.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh M. Shohibul Ahsan, SE, Sekretaris Komisi II DPRD Pelalawan, bersama Ferly Azhari, SH, dan Asnol Mubarak, S.Sos., M.Si. Dari kalangan masyarakat hadir Kepala Desa Makmur, Suwardi, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Makmur, serta pengurus Karang Taruna Desa Makmur.
Sementara itu, dari pihak manajemen PT. Inti Indosawit Subur tampak hadir Humas Lindu Simatupang, Manajer Humas PT Asian Agri Group Regional Riau Doni, bagian CSR perusahaan, Eko, serta perwakilan dari Bappeda dan Tapem.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Makmur, Suwardi, menyampaikan bahwa selama kurang lebih tujuh tahun menjabat, bantuan CSR yang diterima desa amat minim, yakni hanya sebesar 10 juta rupiah dalam bentuk bantuan bibit ikan.
“Selama saya menjabat selama tujuh tahun, hanya bantuan CSR sebesar 10 juta rupiah yang diberikan, berupa bibit ikan pada tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan ke mana saja CSR PT. IIS selama ini,” ujar Suwardi dalam RDP Komisi II DPRD Pelalawan, Selasa (17/6/2025).
Selain itu, Suwardi juga meminta penjelasan terkait tuduhan penguasaan lahan secara sepihak oleh PT. IIS di wilayah Desa Makmur. Sengketa ini sudah berlangsung sejak tahun 2019, di mana Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pelalawan bersama Pemerintah setempat pernah turun untuk melakukan pengukuran lahan tersebut.
“Hasil pengukuran menunjukkan bahwa luas lahan yang dipersengketakan mencapai 1,4067 hektar atau 14.067 meter persegi. Namun hingga kini belum ada penyelesaian dari pihak perusahaan,” jelas Suwardi dalam RDP.
Di sisi lain, bagian CSR PT. IIS, Eko, menyatakan bahwa perusahaan telah merealisasikan sejumlah bantuan kemasyarakatan, di antaranya subsidi minyak goreng dan pelatihan rutin di SMKN 1 Pangkalan Kerinci.
“Kami telah menjalankan beberapa program CSR perusahaan, antara lain pada tahun 2023 berupa bantuan kursi untuk Gereja Pentakosta di Desa Makmur, serta pada tahun 2024 melaksanakan program pasar murah minyak goreng dan pemberian bantuan ternak ikan beserta pakan,” ungkap Eko dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Eko menambahkan bahwa pada tahun 2025, perusahaan telah melaksanakan pasar murah minyak goreng dan berencana menyalurkan bantuan ternak ikan pada bulan Agustus mendatang.
Di tempat yang sama, anggota DPRD Ferly Azhari, SH, mengecam keras ketidaksiapan perusahaan dalam menghadiri RDP tanpa membawa data terkait batas lahan perusahaan.
“Masak datang ke forum resmi seperti ini tanpa membawa data? Ini jelas mencerminkan ketidakseriusan dan kurangnya penghargaan terhadap undangan dari DPRD,” tegas Ferly.
Ferly juga menegaskan bahwa perusahaan harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Seolah-olah belum hilang kelelahan kita menghadapi satu masalah, muncul masalah baru kembali. Ini pertanda perusahaan tidak memiliki sistem pengelolaan yang baik, sehingga mereka wajib melakukan perbaikan secara serius,” tegasnya.
Pimpinan Komisi II DPRD Pelalawan, M. Shohibul Ahsan, SE dari Fraksi PKB, menekankan agar perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan warga sekitar.
“Selama ini masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan. Masa tidak ada program CSR yang jelas dan benar-benar menyentuh masyarakat? Hal ini harus segera diperbaiki,” tandasnya.
Namun, karena masih banyak hal yang belum dijelaskan secara komprehensif, Komisi II DPRD memutuskan untuk menjadwalkan ulang RDP pada bulan berikutnya, dengan harapan pihak perusahaan hadir lebih siap dan membawa data lengkap.
Editor: INR
