Pekanbaru, faktacepat.id — Pengurus Besar HMI MPO secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Koordinasi (BADKO) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng). Langkah ini merupakan hasil pemekaran strategis dari BADKO Sumatera Bagian Tera (Sumbagtera) guna memperkuat efektivitas organisasi di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan Surat Keputusan PB HMI MPO Nomor 044/A/KPTS/11/1447, Novry Adriansyah ditetapkan sebagai Formatur sekaligus Ketua Umum BADKO HMI MPO Sumbagteng untuk masa bakti 2025–2027. Penunjukan ini menandai dimulainya babak baru konsolidasi organisasi di wilayah tersebut.
Pemekaran ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan respons organisasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan keumatan yang semakin kompleks di wilayah Sumatera Bagian Tengah. Sebagai tokoh perdana yang memimpin wilayah ini, Novry memegang mandat untuk merumuskan arah baru gerakan di tingkat regional.
Novry Adriansyah, yang merupakan putra daerah asal Pelalawan sekaligus mantan Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, menyatakan kesiapannya untuk membawa perubahan signifikan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada tiga pilar utama:
1. Kekuatan Moral: Menjaga integritas kader di tengah arus politik dan sosial.
2. Intelektualitas: Mendorong kajian kritis terhadap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat lokal.
3. Keumatan: Memastikan HMI hadir sebagai solusi atas persoalan riil yang dihadapi masyarakat di Riau, Kepri, dan Sumbar.
Dalam keterangannya, Novry menekankan bahwa posisi geostrategis wilayah Sumbagteng menuntut peran HMI yang lebih lincah dan progresif.
”Kami hadir untuk memastikan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Bagian Tengah tidak hanya terdengar di tingkat lokal, tetapi juga menjadi pertimbangan di level nasional. Ini adalah fase konsolidasi untuk memperkuat akar gerakan kita,” ujar Novry.
Badan Koordinasi (BADKO) merupakan struktur organisasi di bawah Pengurus Besar yang berfungsi sebagai koordinator cabang-cabang di wilayah tertentu. Pemekaran wilayah Sumbagteng diharapkan mampu memperpendek rentang kendali organisasi sehingga pelayanan terhadap kader dan masyarakat menjadi lebih maksimal.
Penulis: THD
Editor: INR
