Pelalawan, Faktacepat.id – Pemerintah Kabupaten Pelalawan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau kepada seluruh kepala daerah se-Riau, yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK Riau, Pekanbaru, pada Senin (26/5/2025). Bupati Pelalawan, H. Zukri, menerima langsung laporan tersebut bersama Ketua DPRD Pelalawan, Syafrizal, SE.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP, dalam sambutannya menegaskan bahwa Opini WTP adalah bentuk apresiasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun tidak berarti tanpa catatan.
“Masih terdapat sejumlah tantangan seperti optimalisasi perencanaan dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah. Beberapa daerah juga mengalami gagal bayar karena kurang hati-hati dalam penganggaran. Hal-hal ini menjadi perhatian kami dan telah dicatat dalam Buku II LHP untuk kelanjutan tindakan oleh pemerintah daerah dalam waktu maksimal 60 hari sejak penerimaan laporan,” ungkap Binsar.
Ia berharap Opini WTP ini akan menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi semua kepala daerah agar terus meningkatkan manajemen keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri, mewakili para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan BPK dalam membina dan mengawasi keuangan daerah. Ia menyebut bahwa pencapaian WTP adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta bukti kesungguhan dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami sadar bahwa pencapaian ini bukan akhir, melainkan dorongan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Audit BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan angka, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah,” ujar Bupati Zukri.
Bupati juga menyoroti tantangan terkait penundaan penyaluran dana dari pusat dan provinsi yang dihadapi oleh daerah, yang dapat mempengaruhi kelancaran realisasi anggaran daerah. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Riau berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan merumuskan rencana tindakan secara sistematis.
“Kami bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kami juga berharap BPK akan terus memberikan bimbingan dan membuka saluran komunikasi untuk memastikan kebijakan di daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati Zukri mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK serta rekan-rekan kepala daerah yang bersama-sama menjaga tata kelola keuangan publik.
“Semoga dengan arahan dan pengawasan dari BPK, kita semua dapat terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara, bangsa, dan masyarakat yang kita cintai. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, mari kita jaga dan tingkatkan prestasi ini di masa depan,” tutupnya.
Editor: INR
