PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID — Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pelopor Kemajuan Riau menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Pekanbaru, Rabu (16/9/2026). Perwakilan dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau ini mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan transparan berbagai temuan serta indikasi penyimpangan tata kelola di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (BRK Syariah).
Aksi ini diterima langsung oleh perwakilan Kejati Riau, Viktor, yang memastikan bahwa seluruh aspirasi dan dokumen tuntutan massa telah diterima untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Soroti Temuan Pembiayaan hingga Dividen
Kooridinator Lapangan (Korlap) Aksi, Sandi Rahmadhana, menegaskan kedatangan massa bukan untuk menghakimi, melainkan mendorong Kejati Riau bekerja profesional dan tidak berhenti pada penanganan administratif belaka.
”Kami meminta Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa Direksi BRK Syariah serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan dan temuan yang ada. Jika dalam proses hukum ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, kami meminta pihak yang bertanggung jawab segera ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Sandi.
Sandi memaparkan sejumlah poin krusial yang dinilai bermasalah di BRK Syariah, di antaranya:
- Pembiayaan bernilai besar: Pengelolaan, pencairan, dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
- Tata kelola & keuangan: Pengadaan barang/jasa, pencatatan keuangan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), hingga penyertaan modal daerah.
- Hak pegawai & sosial: Pembayaran penghasilan pegawai, kebijakan dividen, serta kejelasan alokasi TJSL/CSR.
Massa mendesak Kejati Riau membongkar alur pengambilan keputusan dan mengusut tuntas siapa saja pejabat yang berwenang atas munculnya temuan-temuan tersebut.
Minta Plt Gubernur Riau Evaluasi Total Seluruh BUMD
Tidak hanya membidik BRK Syariah, gerakan ini juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh wilayah Riau. Ketua Umum Pemuda Pelopor Kemajuan Riau, Ariando Anggara, meminta Penjabat Sementara (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk turun tangan melakukan pembenahan sistemik.
“Kami meminta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD se-Riau. Temuan pemeriksaan dan dugaan persoalan yang muncul harus ditindaklanjuti secara terbuka. Apabila ada kerugian keuangan daerah, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” tegas Ariando.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi terkait pengembalian dana atas kelebihan pembayaran maupun proses penegakan hukum menjadi kunci utama dalam membenihkan iklim BUMD yang sehat.
Ancam Gelar Aksi Jilid II
Di akhir aksinya, massa menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi menyelamatkan keuangan daerah dan kepentingan publik.
”Kami ingin melihat adanya tindakan nyata dan transparansi. Jika tidak ada tindakan serius serta tindak lanjut yang jelas, kami siap menurunkan massa lebih besar pada Aksi Jilid II,” pungkas Sandi.
Penulis : YLW
Editor : INR
