RIAU, Faktacepat.id – 25 Juni 2025 – Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Riau, Febriansyah, bersama dengan elemen mahasiswa dari Cipayung Plus Riau dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau, menyerukan agar DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Menurut Febriansyah, defisit tersebut merupakan cerminan dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan berpotensi menandakan lemahnya tata kelola keuangan daerah. “Kami melihat bahwa defisit ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan indikasi serius adanya praktik perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang bermasalah. DPRD harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan tidak hanya menjadi lembaga stempel pemerintah,” tegas Febriansyah dalam konferensi pers yang digelar di Pekanbaru, Rabu (25/6).
Lebih lanjut, Febriansyah menegaskan bahwa adanya defisit sebesar Rp1,76 triliun akan berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan di tahun berikutnya. “Ini adalah beban yang sangat berat bagi APBD Riau 2025. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi akan sangat terpengaruh jika masalah ini tidak segera ditangani secara tuntas,” ujarnya.
Cipayung Plus Riau, yang terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan seperti KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis, menuntut DPRD untuk tidak hanya menggelar rapat biasa, melainkan segera membentuk Pansus yang dapat menggali akar permasalahan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran yang menimbulkan defisit besar. Febriansyah menambahkan, “Kami mendesak agar DPRD segera mengambil langkah konkret. Jangan hanya fokus pada pelaksanaan pokok pikiran tanpa menuntaskan persoalan utama ini.”
Febriansyah juga memperingatkan, jika DPRD tidak merespons tuntutan pembentukan Pansus dalam waktu dekat, gelombang aksi massa akan terus dilakukan. “Kami sudah menyiapkan agenda mobilisasi massa yang akan memenuhi jalanan Pekanbaru sebagai bentuk tekanan agar suara rakyat didengar,” pungkas Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau ini.
Dengan sikap kritis dan tuntutan yang tegas, Febriansyah dan elemen mahasiswa lainnya mengharapkan DPRD Riau dapat segera menjalankan fungsi pengawasan secara optimal demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau.
Editor: INR
