RIAU, Faktacepat.id – Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, dengan tegas menegaskan bahwa salah satu penyebab utama defisit anggaran di Provinsi Riau adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kurang optimal.
Pasalnya, banyak BUMD yang belum mampu menghasilkan keuntungan maupun mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Sementara itu, alokasi anggaran yang dikucurkan untuk BUMD tersebut tergolong sangat besar.
Salah satu contohnya adalah PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), yang telah menerima dana besar tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan, Direktur PT PIR, Muhammad Suhandi, menyatakan bahwa kondisi BUMD yang dipimpinnya berada dalam status “sakaratul maut,” nyaris menghadapi kebangkrutan.
“APBD yang dialokasikan untuk PT PIR sebesar Rp124 miliar selama puluhan tahun, namun dana rakyat tersebut belum kembali secara signifikan. Hingga kini, yang berhasil dikembalikan hanya Rp22 miliar,” ucap Abdullah dalam rapat pembahasan APBD Perubahan bersama seluruh direksi BUMD Riau, Rabu (17/9/2025).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mewakili Daerah Pemilihan Pelalawan-Siak ini menambahkan, apabila direksi sudah menyatakan bahwa BUMD sulit untuk diselamatkan, maka lebih baik perusahaan tersebut ditutup saja.
“Kalau sudah dalam kondisi ‘sakaratul maut,’ sebaiknya kita tutup saja. Mengapa harus terus dipertahankan? Namun tentu harus ada pertanggungjawaban atas kondisi yang sudah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Selain PT PIR, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) juga belum mampu balik modal selama 15 tahun terakhir. Dari total dana APBD Provinsi Riau sebesar Rp49 miliar yang diberikan kepada SPR, baru Rp17 miliar yang berhasil dikembalikan.
“Jadi, bukan saja belum meraih keuntungan, selama belasan tahun beroperasi pun modal belum kembali. Lebih baik jika dana tersebut disimpan di bank saja,” pungkasnya.
Editor : INR
