Pekanbaru, Faktacepat.id – “Kita kaya. Sejak kecil kita tahu Riau negeri kaya,” ujar Abdullah, Anggota DPRD Provinsi Riau sekaligus Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, dengan nada bicara yang sederhana namun mendalam. Kalimat tersebut membuka diskusi publik yang digelar oleh WhatsApp (WA) Group Suara Riau di Kopi Radjo Se Nusantara, Kamis (7/5/2026). Bertajuk “Kemandirian Fiskal Riau dan Urgensi Percepatan Pendapatan Daerah: Di Mana Letak Persoalannya?”, pertemuan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk membongkar kegelisahan atas kondisi ekonomi Bumi Lancang Kuning.
Riau selama ini dikenal sebagai penopang energi nasional dengan produksi minyak mencapai 170 ribu barel per hari, selain kekayaan sawit dan hasil bumi lainnya. Namun, ironi besar menyertai angka-angka tersebut: jika memang kaya, mengapa Riau terus merasa kekurangan? Pertanyaan ini mengalir di antara sela-sela diskusi yang cair dan tanpa sekat formal.
Kasprul, yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau, menekankan bahwa perjuangan memperbaiki pendapatan daerah tidak bisa dilakukan sendirian. Ia berharap platform seperti Suara Riau mampu menyatukan suara antara OPD, DPRD, hingga wakil rakyat di pusat (DPR RI dan DPD RI). Baginya, Riau harus mulai bicara dengan satu suara demi memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Perspektif berbeda datang dari Risyana, atau akrab disapa Bu Yana, dari Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Ia mengingatkan agar perjuangan daerah tidak hanya bermodal emosi, melainkan harus berbasis data yang kuat. Menurutnya, banyak daerah menuntut keadilan fiskal namun lemah dalam validitas angka, padahal benturan kebijakan di pusat sering kali terjadi pada persoalan data.
Ironisnya, soal data inilah yang menjadi “hantu” di ruangan diskusi. Riau sering kali terlihat mengenali kekayaannya secara kasat mata—melalui truk yang lalu lalang dan kapal yang bergerak—namun gagap saat masuk ke meja administrasi. Pihak Pertamina Patra Niaga melalui Wilson menjelaskan bahwa posisi mereka hanya sebagai penyalur sesuai kuota dari BPH Migas, di mana realisasi tahun berjalan untuk solar dan pertalite diklaim telah melampaui target. Meski begitu, penjelasan teknis ini belum mampu meredakan kegelisahan peserta tentang mengapa daerah penghasil energi masih sering mengalami kelangkaan energi.
Ekonom Universitas Riau, Dr. Eka Armas Pailis, memberikan peringatan keras bahwa tahun 2026 akan menjadi masa sulit bagi Riau akibat pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ia menyoroti paradoks ekonomi regional di mana Riau tumbuh secara statistik namun sebenarnya mengalami perlambatan secara fiskal. Eka mendorong adanya keberanian kolektif untuk menuntut hak daerah, karena persoalan ini tidak bisa hanya dipikul oleh segelintir orang.
Senada dengan itu, mantan Kadis ESDM Riau, Abdi, mengenang sejarah panjang perebutan sumber daya migas di Riau, mulai dari perjuangan PLTU Tenayan hingga pengelolaan blok migas oleh BUMD. Sementara itu, Alex Kurniawan, mantan Kepala Bapenda Pekanbaru, dan Ikhwanul Ikhsan kembali menegaskan bahwa tanpa keterbukaan data dan keberanian membuka persoalan ke publik, perjuangan optimalisasi PAD akan kehilangan pijakan.
Suasana sempat diwarnai candaan tentang dampak pemotongan TKD terhadap TPP ASN, namun semua menyadari adanya beban nyata di balik tawa tersebut. Riau tampak masih bergelut membangun fondasi ekonomi mandiri di tengah ketergantungan pada sektor ekstraktif.
Sebagai penutup, Abdullah merumuskan dua akar masalah utama: kebocoran PAD dan ketidakadilan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menegaskan pentingnya pembenahan internal sebelum menuntut lebih ke pusat. “Kita benahi PAD dulu, baru kita minta DBH,” tegasnya. Meski menekankan cara-cara persuasif, Abdullah memberikan sinyal kuat mengenai kekecewaan daerah yang mendalam. “Kita bisa minta baik-baik, atau minta dengan keras. Kita tidak memilih pilihan kedua.”
Diskusi yang dipandu oleh Rayan Pribadi ini diakhiri dengan komitmen dari para admin grup, Firdaus QB, Pahrijal, dan Ricky Rahmadia, untuk terus menjadikan Suara Riau sebagai ruang literasi dan diskusi terbuka. Mereka sepakat bahwa meski perdebatan di ruang digital sering memanas, pertemuan tatap muka di kedai kopi membuktikan bahwa suara-suara kecil tersebut dapat disusun menjadi kekuatan kolektif demi masa depan Riau.
Penulis: THD
Editor: INR
