PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID — Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan berbagai skenario antisipasi guna mengurai antrean panjang kendaraan dan mencegah potensi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan rantai pasokan BBM ke seluruh kabupaten dan kota di Riau tetap terjaga stabil.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismon Diando Simatupang, mengungkapkan bahwa Gubernur Riau telah menginstruksikan langkah konkret dengan berkoordinasi secara langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
”Pada 1 September lalu, Gubernur Riau telah menginstruksikan secara langsung kepada BPH Migas agar segera menambah kuota BBM kita guna mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun,” ujar Ismon saat rapat koordinasi di Pekanbaru, Rabu (14/10/2026).
Selain mengusulkan penambahan kuota harian, Pemprov Riau juga mendorong BPH Migas untuk membuka kantor perwakilan di tingkat provinsi demi memperpendek rentang kendali pengawasan dan mempercepat penanganan masalah distribusi SPBU di daerah.
Langkah Pemprov Riau ini mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI yang mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Pengawasan BBM Bersubsidi.
”Pendataan unsur yang akan dilibatkan sangat diperlukan hari ini agar kita bisa merumuskan struktur dan mekanisme kerja Satgas. Tujuannya satu, memastikan BBM bersubsidi ini disalurkan tepat sasaran sesuai ketentuan,” tegas Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Riau, Ahmad.
Penulis : YLW
Editor : INR
