Pekanbaru, Faktacepat.id — Catatan prestasi di level nasional kembali ditorehkan oleh Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM. Dalam kurun waktu satu tahun masa kepemimpinannya, berbagai apresiasi dari pemerintah pusat sukses dibawa pulang ke Kota Bertuah. Paling anyar, orang nomor satu di Pekanbaru ini menerima penghargaan prestisius secara langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas keberhasilan Pemko Pekanbaru memangkas angka kemiskinan serta menekan kasus stunting secara signifikan.
Prosesi penyerahan penghargaan bergengsi tersebut berlangsung dalam agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 pada Forum Akselerator Negeri yang dihelat di Kota Palembang, Sabtu (25/4/2026) kemarin. Perhelatan akbar ini diikuti oleh ratusan pucuk pimpinan pemerintah daerah dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, kota, hingga kabupaten.
Penghargaan skala nasional ini menjadi wujud pengakuan nyata dari pemerintah pusat terhadap keseriusan dan kinerja optimal Pemko Pekanbaru. Khususnya dalam mendongkrak derajat kesejahteraan masyarakat lewat eksekusi program strategis yang berdampak langsung pada penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di lapangan.
Dalam pidatonya pasca-menerima penghargaan, Wako Agung Nugroho menegaskan bahwa raihan gemilang ini merupakan buah dari kerja keras, soliditas, dan sinergi kolektif seluruh jajaran instansi pemerintah yang didukung penuh oleh komponen masyarakat. Agung menyatakan bahwa agenda pengentasan stunting telah dikunci sebagai program prioritas utama yang dikawal ketat secara berkesinambungan.
“Salah satu pilar pergerakan yang gencar kami lakukan di lapangan adalah lewat gerakan zero stunting. Program terintegrasi ini menjadi fokus utama kami demi memastikan tidak ada lagi kasus tengkes atau stunting baru yang menimpa anak-anak di Kota Pekanbaru,” ujar Agung.
Gerakkan Kader Posyandu Secara Masif
Wako Agung memaparkan, sepanjang tahun lalu Pemko Pekanbaru telah mengonsolidasikan dan menerjunkan seluruh kader posyandu yang tersebar di tiap-tiap kelurahan. Jaringan kader ini bergerak aktif di garis depan guna mengawasi grafik tumbuh kembang anak, memberikan edukasi pemenuhan gizi seimbang kepada para ibu, serta melakukan pendampingan melekat bagi keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
Strategi jemput bola tersebut terbukti sangat efektif dalam mendongkrak kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya membentengi anak dari stunting sejak dini. Pola intervensi langsung di basis komunitas ini juga memangkas birokrasi penanganan secara cepat begitu ditemukan adanya indikasi kasus di pemukiman warga.
Tidak hanya fokus pada pembenahan gizi anak, Pemko Pekanbaru juga agresif menggulirkan rantai program penanggulangan kemiskinan lewat skema pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pembukaan akses layanan dasar. Jajaran pemko memastikan setiap bantuan jaminan sosial yang mengalir ke tengah masyarakat dipetakan secara akurat agar tepat sasaran dalam mendongkrak taraf hidup warga prasejahtera.
Berkat raport hijau performa daerah tersebut, Kemendagri tidak hanya mengganjar Pekanbaru dengan trofi penghargaan, melainkan juga mengucurkan dana Insentif Fiskal segar senilai Rp2 miliar. Dana apresiasi dari pusat tersebut direncanakan bakal langsung disuntikkan untuk memperkuat sekaligus melanjutkan stimulus program zero stunting di Pekanbaru.
“Dana insentif fiskal ini akan kami alokasikan secara akuntabel dan seoptimal mungkin guna menopang keberlanjutan program zero stunting, dengan harapan capaian positif yang sudah kita raih saat ini bisa terus ditingkatkan ke depan,” terangnya.
Agung menambahkan, penghargaan ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik. “Prestasi ini bukanlah titik akhir dari perjuangan, melainkan batu loncatan awal untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang hakiki bagi warga,” tegas Agung.
Misi Kemanusiaan: Tangani 3.000 Kasus Lewat Skema ‘Bapak Asuh’
Wako Agung Nugroho memang dikenal memasang target tinggi demi membawa Pekanbaru menyandang status bebas stunting. Target ambisius tersebut berlandaskan modal keberhasilan sepanjang tahun 2025 lalu, di mana Pemko Pekanbaru tercatat sukses mengintervensi dan memulihkan lebih dari 3.000 kasus anak stunting melalui formula perbaikan gizi terpadu.
“Ini bukan sekadar program kerja di atas kertas, melainkan sebuah misi kemanusiaan yang mendasar untuk mencetak dan menyiapkan generasi masa depan Pekanbaru yang tangguh dan berdaya saing,” serunya.
Salah satu taktik andalan yang diterapkan adalah memperluas jaringan kemitraan dengan sektor dunia usaha melalui skema bapak asuh perusahaan. Melalui regulasi ini, korporasi yang beroperasi di wilayah Pekanbaru diajak berpartisipasi nyata dalam mendanai pemenuhan asupan nutrisi anak stunting yang bermukim di sekitar area operasional perusahaan. Basis pendataan dikerjakan secara presisi by name by address oleh Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan camat, lurah, RT/RW, hingga kader posyandu di tingkat tapak.
Secara teknis, pembiayaan intervensi untuk satu anak stunting dianggarkan sebesar Rp1.200.000 per bulan dengan masa pendampingan klinis yang ketat selama tiga bulan. Kebijakan pentingnya, dana bantuan ini tidak diserahkan berbentuk uang tunai kepada orang tua, melainkan dikelola langsung oleh kader posyandu yang mengemban tugas meramu dan mendistribusikan makanan siap santap kaya gizi kepada anak penerima manfaat.
Formula ini dinilai sangat ampuh guna menjamin nutrisi tersebut benar-benar terserap oleh anak dan mengantisipasi risiko penyalahgunaan anggaran di tingkat keluarga. Agung berharap pola kolaborasi segitiga antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta ini mampu menjelma menjadi proyek percontohan (pilot project) nasional dalam penuntasan stunting secara swadaya.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemberian penghargaan dan insentif fiskal ini sengaja didesain untuk memicu iklim kompetisi yang positif antardaerah dalam mendongkrak kualitas tata kelola birokrasi dan akselerasi pembangunan.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan hari ini. Jadikan capaian ini sebagai pemacu semangat untuk bekerja lebih optimal bagi masyarakat,” pesan Tito.
Mantan Kapolri ini menambahkan, proses penilaian dilakukan secara objektif mengacu pada variasi indikator kinerja makro daerah, mulai dari kemampuan mengendalikan laju inflasi, menekan angka pengangguran terbuka, memotong kurva kemiskinan dan stunting, hingga inovasi pembiayaan pembangunan non-APBD. Menurut Tito, potret kinerja pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan capaian pembangunan nasional secara agregat.
Penulis: YLW
Editor: INR
