Pekanbaru, Faktacepat.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 di Balai Serindit, Selasa (28/4/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, MBA, beserta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan pemaparan, Hendry Munief menyampaikan berbagai data dan catatan kritis yang sangat bermakna terkait masa depan pembangunan Provinsi Riau.
Hendry mengemukakan beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan menyempitnya ruang fiskal Riau saat ini. Pertama, stagnasi struktural pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 4,79% yang masih berada di bawah angka nasional yakni 5,11%. “Padahal beberapa tahun sebelumnya, pertumbuhan Riau secara konsisten selalu melampaui pertumbuhan nasional,” tegasnya.
Kedua, ia menggarisbawahi fenomena kutukan komoditas. Meskipun ekspor komoditas asal Riau mencatat pertumbuhan tinggi hingga 11,86%, namun produk yang diekspor mayoritas masih dalam bentuk bahan mentah, bukan produk hilir yang bernilai tambah. Selama ini, Riau lebih berperan sebagai daerah penghasil komoditas, bukan sebagai pusat pengolahan bahan baku.
“Ketiga, terjadi kebocoran fiskal, di mana sekitar Rp 3,7 triliun dari dana APBD habis untuk belanja pegawai, sehingga mengorbankan belanja pembangunan produktif. Pengurangan belanja produktif ini berimbas pada menurunnya kualitas pelayanan publik, penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berbagai sektor lainnya,” jelas Hendry, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau.
Dari sejumlah analisis tersebut, Hendry menyimpulkan bahwa tantangan utama Riau bukan terletak pada potensi sumber daya alamnya, melainkan kualitas perencanaan, alokasi anggaran, serta keberanian eksekusi terhadap potensi yang ada.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah daerah Riau. Pertama, dalam sektor industri, ia berharap kuota mandatory downstreaming dapat diberlakukan terhadap komoditas sawit dan migas sebelum diekspor. Selain itu, pemberian subsidi energi kepada kawasan industri hilir di Dumai dan sekitarnya sangat diperlukan untuk mendorong tambah nilai produk lokal.
Kedua, bagi masyarakat umum, Hendry menyarankan Pemda untuk mewajibkan integrasi UMKM lokal dengan pemilik rantai pasok industri besar melalui skema kemitraan inti plasma dengan pendekatan gaya baru. Selain itu, dialihkan porsi belanja barang pemerintah daerah agar lebih menyerap produk UMKM Riau, guna memperkuat ekonomi lokal.
“Sementara untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kami merekomendasikan pengembangan koridor ekowisata terpadu, inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal agar mampu menembus pasar internasional, serta pemangkasan jalur distribusi yang panjang,” paparnya.
Hendry juga memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan Pemprov Riau dalam meningkatkan pendapatan daerah. Langkah-langkah baru semisal kebijakan pengendalian kendaraan bermotor, pengaturan BBM bersubsidi, serta penerapan pajak air permukaan dinilai sebagai inovasi positif yang mampu mendongkrak pendapatan daerah.
“Kami berharap Pemprov Riau juga terus mendorong sektor swasta agar tetap bergerak maju dengan mempermudah perizinan, memberikan insentif dan subsidi, serta memudahkan investasi. Hal ini akan meningkatkan arus uang beredar dan membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi Riau di masa depan,” ujar Hendry.
Selain menyampaikan pandangannya terkait kondisi daerah, Hendry Munief juga menyoroti berbagai kerja politik yang telah dilaksanakan di Senayan demi memperjuangkan pembangunan Riau.
Di antaranya adalah pengembangan sekolah vokasi, peningkatan iklim industri, penyaluran dana CSR, pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sektor ekonomi kreatif, pendirian Riau Creative Hub, serta program-program lainnya.
Sambutan dan catatan Hendry Munief ini mendapatkan perhatian serius dari Kepala Bappeda Provinsi Riau, yang menyatakan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan masukan tersebut demi kemajuan pembangunan daerah.
Penulis: THD
Editor: INR
