Faktacepat.id – Panglima TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan klarifikasi terkait penetapan status siaga 1 bagi seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia.
Penjelasan tersebut muncul setelah sebagian masyarakat mempertanyakan kebijakan tersebut, terlebih karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Selain pimpinan TNI dan pemerintah, pihak TNI Angkatan Darat juga turut memberikan penjelasan terkait hal ini.
Sorotan datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menilai keputusan menetapkan status siaga 1 seharusnya berada di tangan presiden dan DPR. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Dalam pernyataan resminya pada 9 Maret 2026, koalisi tersebut menyebut instruksi siaga 1 dari Panglima TNI berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil. Mereka juga mengkhawatirkan munculnya persepsi bahwa situasi keamanan sedang tidak kondusif serta kemungkinan penanganan terhadap kelompok kritis terhadap pemerintah.
Menanggapi polemik tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tb Hasanuddin, meminta pihak TNI memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas terkait kebijakan tersebut.
Mahfud menyatakan bahwa penyampaian informasi secara terbuka merupakan bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah kepada publik. Ia menegaskan rakyat Indonesia berhak mengetahui alasan dan latar belakang kebijakan tersebut.
Panglima TNI: Siaga 1 merupakan prosedur biasa
Menanggapi berbagai pertanyaan publik, Panglima TNI Agus Subiyanto menjelaskan bahwa penetapan status siaga 1 merupakan hal yang lazim dilakukan dalam lingkungan militer. Status tersebut, kata dia, berkaitan dengan kesiapsiagaan prajurit serta penanganan situasi darurat seperti bencana alam.
Agus menjelaskan bahwa di setiap komando daerah militer terdapat satu batalion yang disiapkan sebagai pasukan reaksi cepat untuk penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penetapan siaga 1 menjadi bagian dari mekanisme standar guna memastikan personel dan peralatan siap digunakan sewaktu-waktu.
Ia menegaskan bahwa perintah tersebut bukanlah langkah luar biasa. Status siaga 1, menurutnya, merupakan prosedur rutin dalam sistem kesiapsiagaan militer.
Saat ditanya apakah konflik yang terjadi di Timur Tengah menjadi alasan diterapkannya status tersebut, Agus tidak memberikan penjelasan panjang. Ia hanya menegaskan bahwa kebijakan siaga 1 merupakan hal yang biasa dilakukan dalam organisasi militer.
Penulis : YZA
Editor : INR
