PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atas proyek pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2025. Alokasi pelunasan tunda bayar tersebut diintegrasikan langsung ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah penyelesaian kewajiban finansial ini menjadi perhatian utama jajaran pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi serta pengencangan ikat pinggang fiskal yang sedang diterapkan Pemprov Riau.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan kepastian alokasi anggaran tersebut di hadapan jajaran legislatif saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau yang digelar di Gedung DPRD Riau, Kota Pekanbaru (23/9).
”Di tengah upaya pembenahan dan efisiensi belanja daerah, Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan kewajiban pembayaran kepada rekanan atau pihak ketiga atas pekerjaan yang penyelesaiannya telah tuntas pada tahun 2025,” ujar SF Hariyanto dalam pidatonya.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa perhitungan skema pelunasan ini telah masuk dalam kalkulasi struktur APBD 2026. Menurutnya, pemenuhan hak rekanan tidak boleh mengabaikan keberlanjutan program pembangunan daerah yang sedang berjalan, sehingga pengawasan dan efisiensi di sektor belanja lain menjadi keharusan.
”Oleh karena itu, dalam APBD Tahun Anggaran 2026 ini kita alokasikan secara khusus agar penyelesaian kewajiban tunda bayar dapat tuntas beriringan dengan pengawasan efisiensi belanja,” tambahnya.
Pengawasan Ketat dan Mekanisme Pembahasan di DPRD
Menanggapi penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan APBD 2026 tersebut, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Riau, Parisman Ihwan, menyatakan bahwa jajaran legislatif menyambut baik komitmen penyelesaian kewajiban tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap seluruh alokasi anggaran.
Parisman menegaskan bahwa proses pembahasan materi Perubahan APBD 2026 akan mengacu ketat pada Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau, khususnya Pasal 19 Ayat (1).
”Setelah Nota Pengantar disampaikan resmi oleh pemerintah daerah, kita akan segera masuk ke tahap pembahasan intensif. Pengawasan dan pendalaman akan dilakukan secara teliti bersama seluruh elemen terkait,” kata Parisman Ihwan.
Proses pendalaman materi anggaran nantinya melibatkan koordinasi mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau. Tim gabungan ini akan menyisir setiap pos belanja untuk memastikan efisiensi tepat sasaran dan alokasi tunda bayar terverifikasi sesuai aturan hukum serta ketersediaan kas daerah.
Dengan dimulainya tahapan pembahasan ini, Pemprov Riau bersama DPRD Riau optimistis penetapan APBD Perubahan 2026 dapat segera rampung, sehingga kepastian pembayaran kepada rekanan pihak ketiga terwujud dan iklim perekonomian serta pembangunan infrastruktur di Bumi Lancang Kuning tetap terjaga secara berkelanjutan. (Adv)
Penulis :YLW
Editor : INR
