PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membutuhkan alokasi anggaran fantastis sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas seluruh ruas jalan provinsi agar mencapai status mantap. Dana besar ini diperlukan guna menuntaskan perbaikan sekitar 35 persen jaringan jalan yang saat ini masih berada dalam kondisi tidak mantap, berdasarkan data hasil survei fisik per Desember 2025.
Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau, total panjang jalan provinsi mencapai 2.897 kilometer. Dari angka tersebut, sekitar 65 persen atau sepanjang 1.800 kilometer telah berada dalam kondisi mantap, sementara 1.067 kilometer sisanya masih memerlukan penanganan intensif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Khairul Rizal, pada Rabu sore tanggal 28 Oktober 2026 membeberkan rincian kebutuhan pembiayaan tersebut saat ditemui di Kantor Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Pekanbaru. Menurutnya, besarnya angka tersebut mutlak diperlukan untuk merampungkan sisa ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis kemantapan.
“Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” ujar Khairul Rizal.
Terkait pemutakhiran data kondisi jalan untuk periode akhir tahun 2026, pihak Dinas PUPR-PKPP menyatakan belum dapat mempublikasikannya kepada khalayak. Seluruh hasil pendataan survei fisik tahun berjalan saat ini masih harus melalui tahapan verifikasi resmi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar memiliki keabsahan secara nasional sebelum dijadikan acuan evaluasi daerah.
“Untuk Desember 2026 akan muncul data survei kondisi jalan yang baru, dan itu belum bisa kami keluarkan atau publikasikan karena harus ada verifikasi dari Kementerian PUPR,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khairul menerangkan bahwa survei lapangan yang rutin dilakukan memegang fungsi krusial sebagai landasan teknis dalam menyusun perencanaan pembangunan serta menentukan metode perbaikan yang tepat sasaran. Penanganan terhadap segmen jalan yang tidak mantap nantinya akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan di lapangan, yang dikategorikan menjadi rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
“Data itu gunanya untuk desain perencanaan kita. Jalan yang tidak mantap ada beberapa bagian, ada yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan; penanganannya tentu disesuaikan dengan kondisi jalan,” pungkasnya.
Tingginya kebutuhan anggaran ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Riau dalam mengakselerasi pemerataan infrastruktur wilayah. Pemerintah daerah kini masih menanti tuntasnya hasil verifikasi data terbaru dari pusat guna menyusun skala prioritas pembangunan serta mengoptimalkan penanganan teknis secara bertahap pada tahun-tahun anggaran mendatang. (Adv)
Penulis : YLW
Editor : INR
