PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID – Pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) di DPRD Provinsi Riau diarahkan tidak sekadar pada penyesuaian regulasi. Panitia Khusus (Pansus) TJSP juga didorong untuk mengevaluasi pola pelaksanaan CSR agar lebih terencana, terukur, dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Anggota Pansus TJSP DPRD Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Darma Taufik, menilai perubahan Perda tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola program tanggung jawab sosial perusahaan di Bumi Lancang Kuning. Menurut legislator yang akrab disapa Anak Parit dari daerah pemilihan Indragiri Hilir (Inhil) ini, pelaksanaan CSR selama ini perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan insidental.
”Perubahan Perda TJSP ini bukan hanya karena adanya perubahan regulasi, tetapi juga harus menjawab kondisi kekinian di Riau. TJSP harus mampu menjawab persoalan sosial yang nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi formalitas laporan perusahaan,” ujar Andi, Rabu (11/11/2026).
Ia mengusulkan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian utama Pansus dalam menyusun perubahan Perda TJSP:
- Memperkuat Keterlibatan DPRD dalam Penyusunan Peta Jalan CSR Andi berpandangan, penyusunan peta jalan (roadmap) TJSP tidak semestinya hanya bertumpu pada pemerintah daerah sebagai unsur eksekutif. DPRD perlu dilibatkan secara substantif untuk memastikan arah kebijakan sesuai dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. “DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton. Peta jalan CSR harus dibahas bersama legislatif. Kami menerima langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Karena itu, kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan TJSP,” tegasnya.
- Menyusun Target dan Indikator Keberhasilan Program Andi meminta agar program TJSP dibagi berdasarkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Keberhasilan CSR tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, melainkan dari perubahan tingkat kemandirian masyarakat setelah program dilaksanakan. “Bukan hanya datang ketika ada kegiatan, memberikan bantuan, kemudian selesai. Harus ada ukuran keberhasilannya. Berapa masyarakat yang menjadi mandiri setelah mendapatkan program CSR? Itu yang harus diukur,” jelasnya.
- Melibatkan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pembahasan Proses penyusunan regulasi diharapkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, asosiasi perusahaan, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Sejumlah organisasi seperti APINDO, REI, GAPKI, dan APKASINDO dinilai perlu memberikan masukan agar regulasi terukur dan dapat dilaksanakan. “Jangan sampai perusahaan merasa dibebani tanpa kejelasan, sementara masyarakat justru tidak merasakan manfaatnya. Semua harus duduk bersama. Dunia usaha, pemerintah, DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat harus didengar,” katanya.
- Mengubah Pendekatan Karitatif Menjadi Pemberdayaan Masyarakat Andi menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar pemberian bantuan (charity) menjadi program berkelanjutan yang menciptakan peluang ekonomi dan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. “Rakyat Riau bukan hanya membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan program yang membuat masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri. Jangan hanya memberikan ikan, tetapi juga memberikan kailnya,” tegas Andi.
Dalam konteks perencanaan, Andi meminta Bappeda dan BRIDA Riau mengambil peran aktif menyusun konsep dan pemetaan kebutuhan daerah, baik di sektor pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Perhatian Khusus untuk Indragiri Hilir
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, Andi berharap perubahan kebijakan TJSP memberikan perhatian khusus terhadap persoalan masyarakat di kawasan pesisir dan wilayah parit-parit.
”Harapan saya, Pansus TJSP ini bisa memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Inhil dan seluruh Riau. Masyarakat di kawasan parit tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga kesempatan dan program yang membuat mereka bisa mandiri,” pungkasnya.
Penulis : YLW
Editor : INR
