JAKARTA, Faktacepat.id — Kementerian Ketenagakerjaan mulai menyelaraskan program pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini ditempuh untuk mengurangi kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan riil di lapangan, sekaligus meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Upaya tersebut dibahas dalam forum High-Level Roundtable Discussion on Link and Match yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah dengan pengelola KEK dan pelaku industri guna menyamakan arah program pelatihan dengan kebutuhan sektor usaha.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, industri di kawasan KEK masih memerlukan dukungan dalam penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing sektor. Sementara itu, pemerintah telah memiliki berbagai instrumen pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai daerah.
Menurut dia, pelatihan vokasi ke depan akan diarahkan agar lebih selaras dengan kebutuhan industri, termasuk melalui program magang yang lebih terintegrasi dengan dunia usaha.
Salah satu hasil utama forum tersebut adalah pemetaan kebutuhan pelatihan spesifik di setiap KEK. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sejumlah program pelatihan yang berjalan saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, baik dari sisi jenis keterampilan maupun lokasi pelatihan.
Menanggapi hal itu, Kemnaker berencana menyesuaikan pelaksanaan pelatihan agar lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.
Selain itu, sisa kuota Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 sebanyak 60.000 peserta akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di KEK dan PSN. Pemerintah juga menargetkan pemerataan program pemagangan melalui MagangHub di 25 KEK di seluruh Indonesia, sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja langsung di kawasan industri.
Yassierli menambahkan, pelatihan vokasi di BLK memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dan durasi yang relatif singkat, yakni sekitar dua hingga tiga bulan. Ke depan, pelatihan tidak hanya dilakukan di balai milik pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan langsung di lingkungan industri atau pabrik.
Ia menegaskan, forum ini menjadi awal kerja sama berkelanjutan antara Kemnaker, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta pengelola KEK. Hasil pemetaan kebutuhan yang telah disusun akan segera ditindaklanjuti secara teknis dengan koordinasi lintas kementerian.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem penyiapan sumber daya manusia yang lebih berkelanjutan serta mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional.
Penulis : YZA
Editor : INR
