PEKANBARU — Upaya memperkuat tata kelola regulasi daerah yang berpihak kepada masyarakat terus digelorakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau baru-baru ini menggelar rapat kerja strategis bersama Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Riau.
Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, yang difokuskan pada revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
Pembahasan mendalam ini bertujuan untuk menyempurnakan regulasi yang sudah ada agar pelaksanaan CSR di Bumi Lancang Kuning dapat berjalan semakin optimal. Selain itu, revisi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kuat, selaras dengan dinamika perkembangan regulasi terbaru, serta menghadirkan manfaat yang lebih nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung akselerasi pembangunan daerah.
Dalam arahannya, pihak Bapemperda menegaskan bahwa seluruh masukan konstruktif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pemangku kepentingan terkait akan menjadi instrumen krusial. Hal ini dipastikan agar produk hukum yang dihasilkan nantinya benar-benar implementatif, berjalan efektif, dan tepat sasaran.
Galeri Foto Rapat Kerja Bapemperda DPRD Riau dan Dinsos
Berikut adalah susunan dan ruang peletakkan foto dokumentasi kegiatan rapat kerja Bapemperda DPRD Provinsi Riau:
1. Pembukaan Rapat Kerja Bapemperda dan Dinas Sosial
Pimpinan Bapemperda DPRD Provinsi Riau saat membuka jalannya rapat kerja bersama Dinas Sosial Provinsi Riau.
2. Suasana Ruang Rapat Pembahasan Propemperda 2026
Suasana ruang rapat DPRD Riau yang dihadiri oleh jajaran Bapemperda dan perwakilan Dinas Sosial.
3. Pemaparan Substansi Revisi Perda CSR oleh Dinsos
Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Riau saat memaparkan urgensi dan draf usulan revisi Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang CSR.
4. Pendalaman Aspek Hukum dan Optimalisasi Regulasi
Pendalaman aspek hukum mencermati poin-poin krusial demi menghadirkan kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR.
5. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab Bersama OPD
Sesi diskusi interaktif antara pimpinan rapat dengan jajaran OPD terkait penyelarasan regulasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
6. Menyelaraskan Program CSR dengan Pembangunan Daerah
Peserta rapat menyelaraskan pandangan agar kontribusi perusahaan melalui CSR dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Riau.
7. Penyusunan Poin-Poin Strategis Propemperda 2026
Perumusan catatan penting dan masukan pemangku kepentingan untuk memastikan perda yang dihasilkan implementatif serta tepat sasaran.
8. Anggota DPRD Prov Riau yang tampak hadir
Salah satu anggota Bapemperda yang hadir adalah Zulfadhli Alhamdi
Penulis : YLW
Editor : INR
