PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi lintas sektor guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Langkah ini tidak hanya ditempuh melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tetapi juga lewat optimalisasi berbagai program pembiayaan perumahan.
Upaya strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diikuti oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur pada Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto menyampaikan bahwa percepatan program perumahan menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Unsur-unsur tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai PKP, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihak perbankan, hingga para pengembang. Menurutnya, koordinasi erat ini krusial agar program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas.
”Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS,” tegas SF Hariyanto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dukungan bagi masyarakat untuk memiliki hunian layak perlu direalisasikan melalui bermacam-macam skema. Di samping mempercepat pelaksanaan BSPS, Pemprov Riau turut mendorong optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pembiayaan perumahan lewat sinergi perbankan dan pengembang.
Ia juga menambahkan bahwa program ini merupakan agenda prioritas Bapak Presiden yang harus dipercepat penyelesaiannya tepat waktu. Pihaknya berharap alokasi kuota perumahan untuk Provinsi Riau dapat terus ditingkatkan ke depannya agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta agar Pemprov Riau beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota semakin memperkuat koordinasi demi merampungkan program yang masih berjalan.
”Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda,” ujar Didyk.
Didyk turut memberikan apresiasi atas koordinasi yang telah dijalankan oleh Pemprov Riau, serta mendorong agar pola tersebut terus dipertahankan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan keterangannya, koordinasi yang dibangun sejak tahap pengusulan awal akan menjadikan proses verifikasi dan eksekusi program jauh lebih terukur.
“Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan,” pungkasnya.
Penulis : YLW
Editor : INR
