Pekanbaru, faktacepat.id — Langkah nyata menuju tata kelola lingkungan yang berkelanjutan terus didorong di Provinsi Riau. Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Riau yang menaungi 60 organisasi—bergerak di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), transparansi anggaran, hingga perhutanan sosial—melakukan kunjungan strategis ke Gedung DPRD Provinsi Riau pada Senin (5/10/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk mematangkan persiapan Deklarasi Kaukus Parlemen Hijau Daerah Riau, yang ditargetkan resmi meluncur pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026 mendatang. Kaukus ini dirancang sebagai wadah lintas fraksi bagi para anggota legislatif yang memiliki komitmen dan visi bersama terhadap keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.
Fraksi Gerindra Utus Tiga Anggota Terbaik
Pada agenda pertama, KMS Riau diterima oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Ginda Burnama, S.T., M.T., di Ruang Fraksi Gerindra. KMS Riau menyampaikan pentingnya komitmen politik hijau tercermin secara formal di gedung wakil rakyat demi merumuskan kebijakan yang berpihak pada bumi.
Menanggapi hal tersebut, Ginda Burnama menyatakan dukungan penuh dan langsung mengutus tiga anggota fraksinya untuk bergabung dalam kaukus, yaitu dirinya sendiri, Androy Aderianda, serta Edi Basri.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah tokoh KMS Riau, antara lain Johny Setiawan Mundung (Yayasan Inisiatif Bumi Swarnadwipa), Hasan Supriyanto (Riau Research Center), Sri Wahyuni (Yayasan Bunga Bangsa/GEDSI), Defi (WALHI Riau), Gusmansyah (FITRA Riau), dan Sukarno (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat).
Reuni Perjuangan Ekologis di Fraksi PDI-P
Rombongan KMS Riau kemudian melanjutkan audiensinya ke Ruang Fraksi PDI-Perjuangan sekitar pukul 10.30 WIB. Diskusi berlangsung hangat karena Ketua Fraksi PDI-P Riau, Makmun Solikhin (Mas Ikin), memiliki rekam jejak panjang di gerakan sipil. Mantan Direktur Eksekutif Yayasan Tanah Air era awal reformasi ini pernah berjuang bersama para aktivis KMS Riau dalam penyelamatan hutan Riau dan kawasan PLTA Koto Panjang pada 2001–2003.
Didampingi anggota fraksi Robin Hutagalung, Makmun Solikhin menegaskan komitmen Fraksi PDI-P untuk mendukung percepatan lahirnya regulasi berbasis lingkungan di Riau.
”Kami sangat mendukung wadah ini demi mempercepat lahirnya regulasi hijau daerah, seperti Perda Lingkungan Hidup, Perda Perhutanan Sosial, Perda Mangrove Riau, hingga Perda Masyarakat Hukum Adat yang sedang dibahas serius oleh DPRD Riau,” ujar Makmun.
Tidak hanya mendukung, Fraksi PDI-P juga siap memfasilitasi pelaksanaan deklarasi serta mengundang perwakilan anggota DPRD tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Dukungan dari fraksi-fraksi besar di DPRD Riau ini diharapkan dapat mengakselerasi pembentukan kebijakan publik yang berpihak pada kelestarian ekosistem dan perlindungan hak-hak masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Penulis : YLW
Editor : INR
