Pelalawan, Faktacepat.id – Bupati Pelalawan, H. Zukri, memimpin rapat koordinasi yang membahas keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kesulitan memperoleh BBM subsidi. Rapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan pada hari Kamis, 30 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Zulfan, beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, serta perwakilan dari PT Pertamina (Persero).
Pada awal rapat, Sekda Tengku Zulfan menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), menghadapi kesulitan mendapatkan BBM akibat jarak yang jauh menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Kondisi ini berdampak pada kesulitan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga kebutuhan rumah tangga seperti mengantar anak ke sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tengku Zulfan menambahkan bahwa di beberapa wilayah seperti Desa Kusuma dan Teluk Meranti, harga Pertalite bahkan telah mencapai angka sekitar Rp15.000 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Zukri menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.
“Ini adalah kebutuhan rakyat yang tidak dapat diabaikan. Jangan sampai masyarakat kehilangan mata pencaharian atau kesulitan mengantar anak sekolah hanya karena sulit mendapatkan BBM,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan pentingnya percepatan proses pengurusan kuota BBM agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.
“Saya menginstruksikan agar pengurusan ini dapat diselesaikan dalam satu hari. Jika kita yang berada di kota saja masih mengalami kesulitan, apalagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU,” tambahnya.
Untuk memperlancar pelayanan, Bupati mengarahkan agar pengajuan kuota BBM dilakukan melalui aplikasi Klik Pelalawan, sehingga dapat langsung diproses oleh dinas terkait secara efisien.
Selain itu, Bupati Zukri juga mendorong koperasi desa, khususnya Koperasi Merah Putih, untuk dijadikan sub-penyalur BBM di desa-desa.
“Jika memungkinkan, saya meminta setiap koperasi desa untuk dapat menjadi penyalur BBM. Camat dan kepala desa segera mengajukan permohonan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas),” ujarnya dengan tegas.
Sementara itu, perwakilan Pertamina Wilayah III, Riza, menjelaskan bahwa Pertamina bertugas sebagai operator yang menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah, sementara pengaturan distribusi berada di bawah kewenangan BPH Migas.
“Solusi jangka pendek yang dapat diupayakan adalah pembentukan sub-penyalur di desa, sedangkan solusi jangka panjang adalah pengajuan penambahan SPBU,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih merata dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang membutuhkan akses lebih baik.
Penulis: YKZ
Editor: INR
