Sekda Pelalawan Dorong OPD Aktif Berperan dalam Audit LKPD 2025 oleh BPK RI

PELALAWAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan, Tengku Zulfan, menghadiri kegiatan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom dari Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan dan diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pelalawan.

Entry meeting tersebut merupakan tahap awal dalam proses audit laporan keuangan daerah yang dilakukan BPK. Tujuannya untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan transparan.

Setelah agenda daring, Sekda Pelalawan melanjutkan pertemuan secara langsung dengan tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi serta menyamakan persepsi antara kedua pihak, sekaligus memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi proses pemeriksaan yang akan berlangsung ke depan.

Dalam arahannya, Tengku Zulfan menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam mendukung kelancaran audit. Ia meminta setiap instansi bersikap kooperatif serta cepat tanggap terhadap permintaan data dari tim pemeriksa.

Menurutnya, kelengkapan dan keakuratan dokumen menjadi faktor utama dalam menunjang proses pemeriksaan. Karena itu, ia menginstruksikan agar seluruh OPD segera memenuhi setiap kebutuhan data tanpa penundaan.

“Dukungan penuh dari seluruh OPD sangat diperlukan. Pastikan dokumen disiapkan dengan cepat, tepat, dan sesuai aturan agar tidak menghambat jalannya pemeriksaan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diraih Kabupaten Pelalawan harus terus dipertahankan. Menurutnya, opini tersebut mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Mempertahankan WTP adalah tanggung jawab bersama. Diperlukan sinergi, integritas, serta komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan tim BPK RI, Anita, menyampaikan bahwa proses audit akan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pemeriksaan dokumen, uji kepatuhan, analisis data, hingga pengecekan langsung di lapangan.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari setiap OPD agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan tepat waktu.

“Kami berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat mendukung proses ini dengan memberikan akses data yang dibutuhkan. Hal ini penting untuk memastikan audit berjalan lancar,” jelasnya.

Anita juga mengingatkan agar setiap dokumen yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan serta didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui entry meeting ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan semakin siap menghadapi pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis : YZA

Editor : INR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *