Jakarta, Faktacepat.id–Kamis (12/11/2026) Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Pasaman Barat (AMMPB) menggelar aksi unjuk rasa Jilid III di depan Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Massa menyampaikan aspirasi dan meminta Kapolri mencopot Kapolres Pasaman Barat, yang mereka nilai membiarkan maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah itu.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMMPB, L. Nasution, mengatakan aksi di Mabes Polri ditempuh karena aksi sebelumnya di daerah tidak membuahkan tanggapan.
“Kami sudah dua kali aksi di Polres Pasaman Barat, tanggal 22 dan 26 Oktober. Kapolres tidak bersedia menemui kami dan sampai sekarang tidak ada tanggapan resmi. Karena itu kami datang ke Mabes Polri, meminta Kapolri turun tangan,” ujar L. Nasution saat diwawancarai di sela aksi.
Menurut A. Nasution, berdasarkan data yang dihimpun AMMPB, diduga ada sekitar 500 unit alat berat yang beroperasi untuk aktivitas PETI di Pasaman Barat. Titik yang didokumentasikan antara lain Talu (Kecamatan Talamau), (Nagari Lingkuang Aua Baru, Kecamatan Pasaman), Sungai Aur, dan Rabi Jonggor (Kecamatan Gunung Tuleh).
“Dampaknya nyata. Air Batang Pasaman keruh dan merembes ke pemukiman warga, hutan lindung ikut dirambah. Ini terjadi hampir tiga tahun, selama masa jabatan Kapolres, tanpa penindakan yang berarti menurut penilaian kami,” katanya.
A. Nasution menyebut ada dugaan pembiaran, bahkan dugaan pembekingan terhadap pemodal PETI, dengan nilai setoran yang diduga sekitar Rp70 juta per alat. Dalam surat AMMPB, dugaan “uang payung” itu diarahkan kepada Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, dengan nilai diduga sekitar Rp3 miliar per bulan.
“Ini dugaan, belum terbukti. Karena itu kami minta diperiksa secara terbuka, termasuk menelusuri aliran dananya. Kami menghormati asas praduga tak bersalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dugaan tersebut sebenarnya sudah dilaporkan masyarakat ke Kepala Divisi Propam Polri pada Oktober 2025. “Sampai sekarang kami belum menerima informasi tindak lanjut yang disampaikan secara terbuka, sementara PETI makin marak dan meluas,” ujarnya.
Menurut AMMPB, praktik PETI dan dugaan pembiarannya patut dikaji dengan sejumlah aturan, yaitu:
1. UU Nomor 3 Tahun 2020 (perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, terkait kegiatan penambangan tanpa izin.
2. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dugaan penerimaan “uang payung” oleh oknum aparat.
3. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait penelusuran aliran dana yang diduga berasal dari setoran tersebut.
4. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik.
5. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait kerusakan sungai dan lingkungan.
6. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terkait perambahan kawasan hutan lindung.
“Kami tidak menyimpulkan siapa yang bersalah. Tapi aturan-aturan ini relevan untuk diuji, mulai dari tambang tanpa izin, dugaan suap atau gratifikasi, pencucian uang, pelanggaran etik, sampai perusakan lingkungan dan hutan. Itu semua harus diperiksa oleh Polri secara transparan,” kata L. Nasution.
Seusai orasi, pihak kepolisian meminta audiensi dengan empat perwakilan massa. Menurut L. Nasution, audiensi berlangsung memanas.
Dalam audiensi itu, AMMPB membuat laporan melalui Kepala Divisi Humas (Kadumas) Polri, yang disampaikan akan ditindaklanjuti ke Divisi Tipiter. AMMPB juga mengirimkan data dan dokumentasi sebagai bahan penguat laporan.
“Kami serahkan data pendukung supaya laporan ini bisa diproses. Kami akan kawal sampai ada tindak lanjut yang jelas,” kata L. Nasution.
Dalam aksinya, AMMPB menyampaikan sejumlah tuntutan:
1. Kapolri mencopot Kapolres Pasaman Barat.
2. Polri memeriksa secara transparan dugaan penerimaan “uang payung”, memprosesnya secara etik dan pidana apabila terbukti, serta menelusuri aliran dana bersama PPATK.
3. Penindakan tegas dan penghentian aktivitas PETI di Kabupaten Pasaman Barat, termasuk di kawasan hutan lindung, serta pemulihan lingkungan.
4. Perkembangan penanganan perkara disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Selain melapor ke Polri, AMMPB berencana melanjutkan perjuangan melalui jalur konstitusional dengan mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) kepada Komisi III DPR RI.
“Kami akan ajukan RDPU ke Komisi III agar fungsi pengawasan DPR digunakan terhadap Polri. Kami berharap persoalan PETI di Pasaman Barat ini diselesaikan serius,” pungkas L. Nasution.
Tim : LN
