PEKANBARU, FAKTACEPAT.ID — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Perlindungan hutan, ekosistem gambut, serta keanekaragaman hayati dinilai sebagai elemen yang wajib terintegrasi dalam strategi pembangunan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam forum High Level Meeting Green For Riau Initiative yang diselenggarakan di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (7/9/2026). Melalui inisiatif ini, Pemprov Riau mendorong skema pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, penekanan emisi karbon, pelestarian ekosistem, dan kesejahteraan warga.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menyatakan kekayaan alam Riau merupakan aset strategis untuk menopang pembangunan jangka panjang.
”Riau tidak harus memilih antara economic growth dan environmental protection. Keduanya harus berjalan seiring dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh, inklusif, rendah emisi, dan berkelanjutan,” ujar Syahrial.
Syahrial mengungkapkan, tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi terletak pada kesenjangan pembiayaan yang cukup besar. Untuk mendukung agenda FOLU Net Sink 2030 di Riau, masih terdapat defisit pendanaan sekitar Rp11,4 triliun.
Oleh karena itu, instrumen skema pembiayaan iklim menjadi krusial agar perlindungan lingkungan dapat berjalan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, Haruni Krisnawati, menilai Riau memegang posisi kunci dalam agenda kehutanan dan perubahan iklim nasional. Bentang alam Riau yang kompleks—mulai dari hutan tropis, gambut, hingga mangrove—membutuhkan tata kelola yang tangguh dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten.
Haruni menambahkan, pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi dapat menjadi instrumen untuk mendorong penurunan emisi sekaligus memastikan manfaat ekonomi mengalir langsung ke masyarakat di tingkat tapak.
”Perlindungan hutan dan ekosistem harus berjalan bersama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan aksi iklim juga ditentukan oleh sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkas Haruni. (Adv)
Penulis : YLW
Editor : INR
