PD KAMI Kota Padang Merapat : “Hentikan Teater Birokrasi, KAMI bersama RASH dan PPNI siap Turun Kejalan”
PADANG – Eskalasi ketegangan antara aktivis dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang mencapai puncaknya. Menjelang aksi unjuk rasa Senin, 16 Maret 2026, koalisi besar yang terdiri dari Rumah Aktivis Sejahtera (RASH), PD Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PD KAMI), dan elemen PPNI mengeluarkan pernyataan sikap paling keras terkait dugaan penyimpangan dana Pokir dan ketertutupan informasi publik.
Ketua RASH, Febriyandi Putra, S.Pd, membongkar dugan upaya Dispora yang mencoba membohongi publik dengan menggunakan Perda No. 18 Tahun 2011 untuk menyembunyikan dokumen kontrak.
“Ini puncak komedi birokrasi. Mereka kutip Perda 18 Tahun 2011 untuk menolak kami, padahal Pasal 12 ayat 1 huruf e di Perda itu justru mewajibkan kontrak dibuka! Pejabat yang digaji rakyat dari pajak rakyat seharusnya tidak hanya pandai menerima gaji, tapi juga pandai membaca aturan. Jika membaca aturan sendiri saja tidak becus, lebih baik angkat kaki dan mundur dari jabatan!” tegas Febriyandi.
Ketua Umum PD KAMI Kota Padang, Khairul Anas, menyatakan kesiapannya untuk turun ke jalan bersama barisan aktivis muda. Anas menekankan bahwa urusan negara tidak boleh diselesaikan di ruang tamu pribadi melalui intervensi oknum legislator.
“Kami tidak akan membiarkan hak rakyat atas informasi dibarter dengan janji-janji manis di rumah pribadi. PD KAMI bersama RASH dan PPNI siap berdiri di garis depan. Kami tidak hanya menuntut proyek di Batang Kabung, tapi kami menuntut transparansi seluruh dana Pokir di Dispora selama 2 tahun terakhir! Rakyat bukan objek pembodohan!” ujar Khairul Anas dengan nada tajam.
Koalisi RASH – KAMI – PPNI juga secara resmi mengeluarkan seruan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, dan masyarakat sipil di Kota Padang untuk merapatkan barisan.
“Kami memanggil seluruh anak muda yang masih memiliki nurani dan muak dengan birokrasi yang sakit ini. Besok bukan hanya soal lapangan voli, tapi soal harga diri rakyat. Mari kita kawal agar uang pajak kita tidak menjadi bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Kekuatan kita ada pada persatuan, bukan pada mediasi gelap di bawah meja!”
Tuntutan Utama Aksi Senin, 16 Maret 2026:
1. Buka Dokumen Kontrak & Berita Acara Uji Konsekuensi saat itu juga di depan massa aksi.
2. Audit Total Seluruh Dana Pokir Dispora tahun anggaran 2024-2025.
3. Mendesak Kepala Dispora Mundur jika terbukti sengaja melakukan kebohongan publik dan menghambat akses informasi sesuai UU KIP.
“Jangan coba-coba mengintimidasi atau menggembosi gerakan ini. Setiap langkah kalian yang tertutup adalah alasan bagi kami untuk bergerak lebih jauh ke ranah hukum dan pidana,” tutup koalisi dalam pernyataan resminya.
