Satu Tahun Fadly-Maigus: KAMI Padang Soroti Raport Merah dan “Dosa” Janji yang Terbengkalai

 

Satu Tahun Fadly-Maigus: KAMI Padang Soroti Raport Merah dan “Dosa” Janji yang Terbengkalai

PADANG 11 Februari 2026, Genap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Wakil Wali Kota, Maigus Nasir, Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Kota Padang melayangkan kritik tajam. Di bawah komando Khairul Anas, KAMI menilai jargon “Padang Berkejayaan” masih jauh dari panggang api dan cenderung menjadi “Kejayaan di Media Sosial” semata.

Dalam keterangannya di Padang, Rabu (11/2/2026), Ketua PD KAMI Padang, Khairul Anas, memaparkan sejumlah kegagalan fundamental yang mencoreng tahun pertama pemerintahan pasangan nomor urut 01 tersebut.

 

Khairul Anas menyoroti kegagalan Pemko Padang dalam merespons bantuan pusat terkait krisis air bersih. “Sangat memuakkan melihat birokrasi kita yang siput. Pusat menawarkan ratusan sumur bor, tapi Pemko gagap menyediakan data. Sementara itu, warga kita harus mengemis air tangki setiap hari. Ini bukan sekadar teknis, ini dosa pembiaran terhadap hak dasar rakyat!” tegas Anas.

Masalah sampah juga tak luput dari serangan kritis. Dengan kondisi TPA Regional yang diprediksi kolaps pada Maret 2026, KAMI menilai program “Padang Rancak” gagal total di level eksekusi. “Wajah kota kusam oleh sampah, tapi pimpinan daerah lebih asyik mempercantik tampilan di Instagram daripada membereskan manajemen limbah yang sudah di ujung tanduk,” tambahnya.

Penataan Pasar Raya Fase VII menjadi titik krusial kritik KAMI. Anas menilai pendekatan pemerintah terlalu maskulin dan minim dialog. “Relokasi ke basement Fase VII itu bukan solusi, itu eksekusi mati bagi pedagang kecil. Modernisasi yang dipaksakan tanpa memikirkan sirkulasi ekonomi warga adalah bentuk kesombongan kekuasaan,” cetus Anas dengan nada keras.

Janji “Mati Suri”: Beasiswa dan Smart Surau

Mengenai program unggulan (Progul), Anas menyebut program “Satu Rumah Satu Sarjana” dan “Smart Surau” sebagai janji yang mati suri. Validasi data DTKS yang carut-marut dinilai menjadi tameng pemerintah untuk menunda realisasi beasiswa secara masif.

“Smart Surau hanya jadi label keren tanpa isi. Mana WiFi-nya? Mana pusat literasi digitalnya? Jangan sampai masjid hanya dijadikan komoditas politik untuk menggaet suara umat, tapi fasilitasnya diabaikan,” kritik Anas lagi.

Kutipan Tajam Khairul Anas:

“Satu tahun Fadly-Maigus adalah tahun ‘Pencitraan Tanpa Eksekusi’. Kami melihat ada jurang besar antara apa yang diposting di media sosial dengan apa yang dirasakan warga di gang-gang sempit Kota Padang. Jika di tahun kedua mereka masih sibuk bersolek tanpa berani ‘berdarah-darah’ membereskan masalah air, sampah, dan pengangguran yang mencapai 9%, maka rakyat berhak melayangkan mosi tidak percaya. Padang tidak butuh pemimpin yang pandai berakting, Padang butuh eksekutor yang berani tuntas!”

 

KAMI juga mengajak seluruh kalangan, masyarakat, pemuda, Aktivasi, kawan ” mahasiswa mari kita kawal dan kita evaluasi Walikota Padang dan bersama – sama kita tagih janji-janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat kita, jangan sampai Masyarakat kita Cuman dapat janji-janji saja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *