Jakarta, Faktacepat.id – 18 Desember 2025 — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan instrumen strategis yang krusial dalam memperkokoh posisi Indonesia di tengah kompleksitas konflik global, rivalitas kekuatan besar, serta krisis kemanusiaan yang terus berkembang pesat.
Sebagai pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus anggota DPR dari Dapil Riau II, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa selain melalui jalur eksekutif, Indonesia juga dapat menjalankan diplomasi politik luar negeri secara efektif melalui saluran parlemen. Khususnya melalui BKSAP, yang secara proaktif membangun komunikasi antar-parlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar senantiasa selaras dengan aspirasi rakyat.
Dalam refleksi tahun 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia tahun 2026, BKSAP secara intensif mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu-isu tersebut mencakup Palestina, konflik Sudan, krisis Yaman, serta dinamika geopolitik Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). BKSAP memandang bahwa isu-isu ini merupakan cerminan kompleksitas tantangan global yang mengharuskan pendekatan diplomasi yang aktif, berimbang, dan solutif.
BKSAP menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, sekaligus mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik konstruktif, dan mekanisme multilateral yang kredibel. Melalui diplomasi antar-parlemen, Indonesia terus lantang menyuarakan kepentingan kemanusiaan serta stabilitas kawasan di berbagai forum internasional berpengaruh.
Di kawasan Indo-Pasifik, BKSAP menilai bahwa meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurut Dr. Syahrul, Indonesia harus senantiasa membuka ruang kerjasama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian dan kepentingan strategis nasional.
Selain fokus pada isu global, BKSAP juga menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus dapat memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Oleh karena itu, Ketua BKSAP menegaskan pentingnya menempatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagai agenda integral dalam politik luar negeri nasional.
Meningkatnya rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi tantangan utama. “Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy yang terbuka—bekerja sama tanpa menjadi instrumen geopolitik bagi pihak manapun,” tegasnya.
Sebagai anggota DPR dari Dapil Riau II, beliau juga menekankan penguatan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang rentan terhadap penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa. Ia menyerukan pembentukan sistem perlindungan yang lebih responsif, modern, dan berbasis pada perjanjian bilateral yang komprehensif.
Dr. Syahrul turut menyoroti ancaman perubahan iklim dan bencana alam, termasuk banjir besar di Sumatera. Ia menilai bahwa diplomasi Indonesia harus mengintegrasikan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari implementasi teknologi satelit hingga pendanaan mitigasi risiko global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkokoh posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan keamanan siber,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat menyampaikan bahwa ke depan diplomasi parlemen akan bergerak dengan sikap yang lebih tegas, berdampak signifikan, dan berorientasi hasil. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya akan hadir dalam percaturan global, tetapi juga tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati secara internasional.
Editor: INR
