Jakarta, Faktacepat.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengajukan permohonan percepatan pembangunan sekolah vokasi industri di Provinsi Riau, seraya menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang terampil merupakan faktor penentu utama dalam menjamin keberlanjutan industrialisasi nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Hendry Munief pada Selasa (27 Januari 2026) sore di Gedung DPR RI, usai mengikuti Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian. Dorongan ini merupakan bagian dari momentum capaian Indonesia yang berhasil menduduki posisi tertinggi di ASEAN dalam hal Manufacturing Value Added (MVA), dengan nilai mencapai USD 265,07 miliar pada tahun 2025.
Hendry Munief mengapresiasi pencapaian tersebut sebagai indikator peningkatan daya saing sektor manufaktur nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan industrialisasi tidak semata-mata bergantung pada investasi dan teknologi, melainkan juga pada kesiapan tenaga kerja terampil yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Hendry, pendidikan vokasi industri adalah instrumen strategis yang dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Ia menjadikan praktik link and match yang diterapkan di SMK Mitra Industri MM2100 serta Politeknik STTT Bandung sebagai contoh sukses, di mana seluruh lulusan mereka berhasil terserap industri bahkan sebelum resmi diwisuda.
“Dari siswa SMK tersebut, bahkan sebelum tamat, sudah 100 persen diminta oleh perusahaan industri. Begitu pula di Politeknik STTT Bandung, dari 445 lulusan tahun 2025, sebelum diwisuda pun sudah 100 persen diterima industri,” ungkap Hendry dalam rapat tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau, Hendry menilai bahwa provinsi Riau masih tertinggal dalam hal pengembangan pendidikan vokasi industri yang terintegrasi. Padahal, Riau memiliki basis industri strategis, mulai dari sektor migas, hilirisasi kelapa sawit, hingga kawasan industri di Dumai dan sekitarnya.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Siak dan Kota Dumai telah merancang pengembangan pendidikan vokasi, termasuk rencana Universitas Riau membuka kampus vokasi di Dumai. Namun, Hendry menegaskan perlunya keterlibatan dan intervensi dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk mempercepat realisasi program tersebut.
“Pertanyaannya, bagaimana teknis dan percepatan dari Kementerian Perindustrian agar pendidikan vokasi ini benar-benar bisa segera diwujudkan dan menjadi solusi dalam menyiapkan sumber daya manusia industri,” tegasnya.
Sekolah atau pendidikan vokasi merupakan jalur pendidikan tinggi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan spesifik dengan proporsi praktik yang jauh lebih besar dibandingkan teori. Tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang siap pakai, kompeten, dan terampil di bidang tertentu, seperti teknik, bisnis, atau kesehatan.
Jenjang pendidikan vokasi mencakup program diploma, meliputi D1 (Ahli Pratama), D2 (Ahli Muda), D3 (Ahli Madya), dan D4 (Sarjana Terapan).
Editor: INR
