Peran Strategis Provinsi Riau dalam Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

RIAU, Faktacepat.id – Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Riau, Joni Setiawan, dengan tulus menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas penyelenggaraan acara Green For Riau. Hal ini menegaskan komitmen Provinsi Riau dalam menerapkan Pembangunan Rendah KarbonKarbon,  Kamis (8/5).

Menurut Joni Setiawan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC), terdapat komitmen iklim yang ambisius dengan target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 31,89% melalui upaya nasional dan bahkan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) menjadi sektor strategis dalam mendukung pencapaian target iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

“Langkah ini merupakan bagian integral dari strategi iklim Indonesia yang komprehensif, yang mencakup peta jalan FOLU Net Sink 2030 dan implementasi Sistem Informasi Safeguard untuk REDD+. Kedua inisiatif ini menggarisbawahi pentingnya praktik pengelolaan hutan dan tata guna lahan yang berkelanjutan untuk mencapai target Net Zero, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip safeguard global dan standar lingkungan yang berlaku,” jelasnya

Sebagai provinsi yang kaya kawasan gambut dan hutan, Riau memiliki peran krusial dalam agenda mitigasi perubahan iklim secara nasional. Namun, provinsi ini dihadapkan pada tantangan besar akibat tingginya tingkat deforestasi dan degradasi lahan gambut. Hal ini dipicu oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit yang besar, pembangunan hutan tanaman industri, illegal logging, dan kebakaran hutan yang sering terjadi.

“Dampak lingkungan ini telah mengakibatkan peningkatan emisi GRK yang signifikan dan juga mengancam keberlanjutan biodiversitas, kehidupan masyarakat lokal, serta komitmen nasional terhadap target FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, sekitar 2,8 juta hektar hutan di Riau hilang antara tahun 1990 hingga 2020, yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi karbon nasional,” pungkas Joni

Menyikapi tantangan tersebut, inisiatif UN-REDD (Growing Resilience through Reducing Emissions, Empowering Communities and Ecosystem Restoration for Nurturing the Future – GREEN for Riau) yang didukung oleh UK Foreign, Commonwealth & Development Office (UK-FCDO) bertujuan untuk memperkuat implementasi solusi-solusi hijau dan membangun kemitraan strategis yang sejalan dengan tujuan lingkungan dan iklim Indonesia.

Lanjutnya, melalui program UN-REDD, UNEP dan FAO akan memberikan dukungan untuk mengkoordinasikan kebijakan dan tata kelola di tingkat provinsi dengan komitmen iklim nasional dan global. Program ini didesain untuk mempercepat kesiapan pelaksanaan REDD+ di Riau dan mendorong penerapan Results-Based Finance (RBF) dengan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan, penguatan kapasitas, dan sistem pemantauan yang solid. Dengan menggabungkan peran aktor lokal, nasional, dan internasional, program ini bertujuan merumuskan peta jalan yang terstruktur bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Riau.

 

Inisiatif di Riau bertujuan untuk membangun berdasarkan pengalaman dari inisiatif REDD+ sebelumnya, dengan fokus yang kuat pada mobilisasi sektor swasta. Program ini akan mendukung pengembangan program karbon hutan berbasis proyek yang dipimpin oleh sektor swasta di Provinsi Riau dan menunjukkan model sistem yang sepenuhnya berintegrasi untuk inisiatif REDD+ di masa depan. Sejak awal, program ini juga bertujuan untuk menarik minat pembelian kredit karbon dari pihak swasta, termasuk melalui penggunaan metodologi berkualitas tinggi, dengan tingkat pengakuan pasar yang sangat baik, dan selaras dengan Prinsip-prinsip Karbon Inti dari ICVCM.

 

Peluncuran resmi GREEN for Riau akan menjadi momen strategis untuk menyatukan visi dan misi dalam merumuskan kebijakan dalam mendorong rencana aksi iklim dan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah menetapkan peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan untuk memastikan koordinasi dan komunikasi lintas sektor yang efektif dan efisien, serta menetapkan tujuan bersama melalui proses yang inklusif dan berkelanjutan.

 

“Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan akan menjadi pondasi bagi pendekatan jangka panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya konservasi hutan, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkapnya.

 

TUJUAN Acara ini direncanakan dalam dua segmen yang mengutamakan fokus dan tujuan yang berbeda. 1. Peluncuran resmi program GREEN for Riau, Memperkenalkan secara formal Inisiatif Riau kepada pemangku kepentingan utama. Bagian ini akan menjelaskan maksud dan tujuan program, kegiatan utama yang akan dilakukan, serta hasil yang ingin dicapai. Peluncuran ini juga bertujuan untuk menyelaraskan harapan dan komitmen dari semua pihak terhadap implementasi REDD+ dan mekanisme Results-Based Finance (RBF). 2. Lokakarya teknis, Membahas secara mendalam berbagai konsep teknis utama yang menjadi landasan program ini. Lokakarya ini akan menjadi platform diskusi strategis bagi pemangku kepentingan lintas sektor dalam mempersiapkan langkah-langkah konkret dan kolaboratif menuju pembangunan rendah emisi dan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim di Provinsi Riau.

 

 

Penulis: Aderman

Editor: INR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *