Pelalawan, Faktacepat.id – Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Siswanto, SH, MH, menjelaskan bahwa penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut terjadi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Pangkalan Kuras.
“Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Riau, ditemukan kerugian negara sebesar Rp34 miliar yang berasal dari penyaluran pupuk bersubsidi di ketiga kecamatan tersebut,” ujar Siswanto kepada awak media.
Ia mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan meliputi penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak tepat sasaran, serta adanya indikasi penjualan pupuk di luar mekanisme resmi pemerintah. Praktik ini sangat merugikan petani yang semestinya menjadi penerima manfaat utama dari pupuk bersubsidi tersebut.
Dalam perkara ini, Kejari Pelalawan telah menetapkan 15 orang tersangka yang diduga kuat terlibat sebagai bagian dari jaringan mafia pupuk bersubsidi. Dari jumlah tersebut, lima tersangka merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pelalawan.
Selain itu, terdapat lima ASN lainnya yang menjabat sebagai penyuluh pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Namun demikian, Siswanto menyampaikan bahwa satu orang tersangka belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan kondisi kesehatan. “Yang bersangkutan berusia 63 tahun dan saat ini masih menjalani pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.
Kejari Pelalawan menegaskan bahwa penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, lengkap, dan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Siswanto juga menegaskan bahwa proses hukum belum berhenti sampai di sini. Penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Kami akan terus melakukan pendalaman. Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus pupuk bersubsidi ini,” tegasnya.
Kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum mengingat pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi petani dan berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional.
Penulis: ER
Editor: INR
