JAKARTA, Faktacepat.id – Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan program bedah rumah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2026. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), jumlah rumah yang akan direnovasi ditetapkan minimal mencapai 5.000 unit.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya mencakup 436 unit rumah.
Menurutnya, peningkatan ini merupakan bagian dari penguatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang difokuskan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki hunian yang layak.
“Kami akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah di NTT. Tahun lalu hanya 436 unit, tahun ini ditargetkan minimal 5.000 unit,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, terutama yang masih banyak memiliki rumah tidak layak huni.
Maruarar juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar program perumahan difokuskan pada daerah-daerah prioritas.
“Presiden menginstruksikan agar daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kondisi rumah yang belum layak menjadi prioritas utama dalam program ini,” jelasnya.
Dengan peningkatan target tersebut, diharapkan program bedah rumah dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat di NTT.
Ia menilai lonjakan program hingga hampir 20 kali lipat tersebut tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur.
Menurutnya, peningkatan jumlah pembangunan rumah akan membuka peluang kerja serta menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
“Dengan peningkatan yang signifikan ini, diharapkan turut memberikan efek positif terhadap perputaran ekonomi di NTT,” ujarnya.
Selain menambah jumlah unit, Kementerian PKP juga berencana mengintegrasikan sistem digital dalam pelaksanaan program bedah rumah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses berjalan lebih transparan dan efisien.
Salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah mekanisme “tender rakyat”, yang memungkinkan adanya perbandingan harga secara terbuka sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.
“Melalui digitalisasi dan sistem tender rakyat, kita ingin menciptakan efisiensi biaya. Hasil penghematan itu nantinya bisa dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Penulis : YMS
Editor : INR
