Pelalawan, Faktacepat.id – Bupati Pelalawan, H. Zukri, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan di Balai Serindit, Kompleks Gubernuran Riau, Pekanbaru, pada hari Senin, 30 Juni 2025. Forum strategis ini mengusung tema “Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju (Riau Bedelau)”.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, dan turut dihadiri secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial untuk menyatukan visi serta strategi pembangunan Riau selama lima tahun ke depan.
“Riau tidak bisa dibangun dengan pola yang biasa-biasa saja. Kita tengah menghadapi tantangan nyata seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan akses layanan dasar, kerusakan lingkungan, serta ketergantungan pada sektor primer. Namun, kita juga memiliki modal yang sangat kuat,” tegas Gubernur Wahid.
Ia merinci pencapaian ekonomi Riau yang tumbuh sebesar 4,65% pada triwulan pertama tahun 2025, meningkat dari 3,65% pada tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau tercatat sebesar Rp1.112 triliun, menjadikannya yang terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,67, tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,36%, angka pengangguran menyusut hingga 3,70%, dan rasio gini membaik menjadi 0,306.
Namun, menurut Gubernur, pembangunan bukan hanya soal angka statistik, melainkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline “Merawat Tuah, Menjaga Marwah”, yang kemudian diimplementasikan ke dalam enam program prioritas pembangunan, yaitu: pendidikan dan kesehatan berkualitas; infrastruktur andal dan merata; ekonomi berbasis hilirisasi; penurunan kemiskinan dan ketimpangan; reformasi birokrasi serta pelayanan publik; dan pelestarian budaya serta lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Riau juga mengadopsi pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP), yaitu:
1. WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai);
2. WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti);
3. WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi).
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan, H. Zukri, mengemukakan sejumlah pandangan kritis dan strategis. Ia menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari besaran pendapatan, melainkan juga bagaimana pendapatan tersebut dikelola dengan tepat guna dan sasaran.
“Musrenbang RPJMD ini sangat penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Namun, kita tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, melainkan juga bagaimana pengelolaan pendapatan harus adil dan efektif demi kesejahteraan rakyat,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati mendorong inisiatif daerah dalam mempercepat proses hilirisasi serta mengajukan proyek strategis daerah agar diakui sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Kita tidak harus menunggu arahan dari pusat. Daerah harus mulai menentukan proyek strategisnya sendiri. Dari proyek strategis daerah inilah nantinya akan muncul Proyek Strategis Nasional,” jelas Bupati.
Ia menyoroti pentingnya skema penguatan PSN yang berbasis potensi lokal dan menegaskan bahwa dorongan transformasi proyek daerah menjadi PSN harus dilakukan melalui kolaborasi erat antara kabupaten dan pemerintah provinsi.
Bupati juga menggarisbawahi urgensi perhatian terhadap infrastruktur, khususnya penyelesaian Jalan Lintas Bono yang merupakan akses vital antara Pelalawan dan Indragiri Hilir, serta percepatan pembangunan tol Pekanbaru–Rengat yang membutuhkan dukungan pembiayaan komersial dan kebijakan yang tepat.
Di sektor pariwisata, Bupati mendorong agar bidang ini masuk sebagai prioritas dalam PSN, mengingat potensinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata sekaligus pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau. Bahkan, di Pelalawan, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan penggunaan bahasa Melayu sekali dalam sepekan sebagai upaya pelestarian budaya.
Terkait penanganan banjir, Bupati Zukri mengajukan usulan pembangunan waduk baru di Pangkalan Sumatera Barat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), konstruksi waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai sebagai langkah mitigasi.
Di akhir penyampaiannya, Bupati menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Ia berharap tim dari provinsi dapat berkolaborasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten untuk mendata kawasan-kawasan yang hingga kini belum memiliki kejelasan status.
“Kawasan hutan tidak hanya mencakup TNTN, tetapi juga meliputi Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berkaitan langsung dengan tanah masyarakat. Kami mengharapkan adanya kerja sama konkrit agar status lahan dan hak-hak masyarakat dapat diselesaikan secara adil,” tegasnya.
Editor: INR
