Koordinator Aliansi Mahasiswa Rakyat Peduli Lingkungan: “Ada Skandal Biaya Payung di Balik PETI Pasaman Barat”
PASAMAN BARAT, 11 Februari 2026. Kekecewaan mendalam menyelimuti Aliansi Mahasiswa Rakyat Peduli Lingkungan terhadap kinerja kepolisian setempat. Dalam sebuah wawancara menjelang aksi , Koordinator Aksi secara blak-blakan mengungkap alasan di balik mosi tidak percaya yang mereka layangkan kepada Polres Pasaman Barat.
Koordinator aksi menyatakan bahwa maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pasaman Barat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pembiaran sistemik.
“Kami menduga kuat adanya skandal ‘Biaya Payung’ sebesar Rp60-70 juta per alat berat setiap bulannya. Angka inilah yang disinyalir membuat penegak hukum seolah ‘tutup mata’. Hukum di sini seperti bisa dibeli, sementara alam kita dihancurkan,” ujar sang Koordinator dengan nada tegas.
Dampak dari “main mata” ini telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sungai-sungai mati, lahan produktif musnah, dan ancaman bencana ekologis kini menghantui warga demi keuntungan pribadi oknum dan cukong tambang. Selain itu, penderitaan rakyat kecil kian diperparah oleh kelangkaan Solar subsidi yang diduga kuat telah dimonopoli oleh mafia tambang.
Aliansi ini menegaskan adanya pelanggaran berlapis,aktivitas tersebut melanggar UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba), UU No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup), UU No. 22 Tahun 2001 (Migas) serta Mengenai etika kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Persoalan ini juga dilirik oleh Zunnur roin, selaku perwakilan dari DPP KNPI, dan memberikan pernyataan keras mendukung gerakan mahasiswa dan rakyat di Pasaman Barat. Ia berkomitmen untuk membawa bukti-bukti yang didapatkan dari Aliansi ke Mabes Polri.
“Kami dari DPP KNPI mendukung penuh aksi ini. Saya akan membawa kasus ini langsung ke Mabes Polri agar Mabes menginstruksikan Kapolda untuk segera mencopot Kapolres Pasaman Barat. Jika Kapolda Sumbar memang tidak sanggup membersihkan wilayahnya dari mafia tambang dan menertibkan jajaran di bawahnya, lebih baik lepaskan saja jabatannya sebagai Kapolda,” tegas Zunnur roin dalam pernyataan
Menutup wawancaranya, Koordinator Aliansi Mahasiswa Rakyat Peduli Lingkungan menyampaikan seruan terbuka dan mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, serta pemuda Pasaman Barat untuk turun ke jalan di depan Kantor Polres Pasaman Barat.
“Hari ini Pasaman Barat sedang dijajah! Kekayaan alam kita dikuras habis oleh tangan tangan serakah. Kita masyarakat pribumi hanya akan mendapatkan warisan bencana alam akibat galian galian tambang yang dibiarkan ternganga setelah diperkosa dan bencana itu akan terjadi kapan saja bisa terjadi bulan depan, atau bahkan esok hari akibat perusakan alam oleh mafia tambang dan aparat yang ikut bermain dalam penjajahan ini,” seru Koordinator Aksi.
Ia juga mengecam keras keterlibatan oknum aparat dalam pusaran kejahatan ini. “Jangan biarkan aparat penegak hukum justru menjadi pembebas hukum bagi para pemilik modal tambang ilegal. Kami memanggil seluruh hati nurani rakyat Pasaman Barat untuk hadir. Kita tunjukkan bahwa daerah ini bukan milik cukong, tapi milik rakyat!”
Agar Pasaman Barat Bebas dari Penjajahan yg Sistemik ini maka kita harus melayangkan Lima Tuntutan Utama:
1.Copot Kapolres Pasaman Barat dan seluruh jajarannya.
2.Copot Kapolsek Ranah Batahan dan Kapolsek Talamau.
3.Usut tuntas skandal “Biaya Payung”u Rp60-70 Juta/alat berat.
4.Tangkap Mafia & Penyedia Alat Berat (Ekskavator).
5.Audit distribusi Solar subsidi di Pasaman Barat.
