Pelalawan, Faktacepat.id – Polemik terkait pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) versi Balai Seminai kian memicu kontroversi yang mendalam. Di tengah kebingungan yang melanda masyarakat, suara kaum muda IKTD Pelalawan mulai menggema dengan lantang, menyoroti kekacauan internal organisasi yang dianggap menjauh dari nilai-nilai musyawarah dan semangat kekeluargaan sejati.
Nofri Hendra, seorang pemuda yang aktif dalam lingkungan IKTD, menilai bahwa organisasi yang semestinya menjadi rumah besar bagi urang awak kini berada di ambang perpecahan, lantaran ulah segelintir individu yang diduga membawa agenda pribadi dan kepentingan politik sempit.
“IKTD Pelalawan saat ini telah jauh meninggalkan semangat awalnya. Dulu, kita dapat duduk bersama, berdiskusi secara mufakat, dan menyatukan pandangan. Namun kini, masyarakat dihidangkan dengan pertunjukan yang tidak patut, penuh dengan manuver licik, bahkan diduga dimanfaatkan oleh kelompok berkepentingan tertentu,” ungkap Nofri Hendra pada Sabtu, 28 Juni 2025.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa organisasi sebesar IKTD tidak boleh dijadikan alat politik atau kendaraan kepentingan segelintir pihak.
“Kami sangat khawatir ada upaya mengadu domba dan memanfaatkan situasi ini demi agenda tersembunyi. IKTD bukan milik kelompok tertentu, apalagi sarana tunggangan politik. Ini adalah rumah besar urang awak di Kabupaten Pelalawan; jangan kotori dengan intrik dan kepentingan sempit,” tambahnya penuh kritik.
Lebih lanjut, Nofri menekankan urgensi menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan dan langkah organisasi.
“Kita berorganisasi bukan sebagai kumpulan tanpa aturan. Oleh karena itu, setiap tindakan, terlebih yang berhubungan dengan pelantikan dan kepengurusan, wajib berlandaskan AD/ART sebagai sumber legitimasi kita. Jika mengabaikannya, sesungguhnya kita sedang merusak pondasi rumah kita sendiri,” tegas Nofri dengan penuh keyakinan.
Pendapat senada juga dikemukakan oleh Musli Yagus, pemuda IKTD lainnya, yang secara terbuka mengkritik pelaksanaan pelantikan yang dianggap sepihak dan merusak reputasi organisasi.
“Kami sangat heran mengapa tiba-tiba muncul pelantikan yang tidak melalui proses musyawarah dengan pihak-pihak yang sah. Di manakah transparansi dan keterbukaan? Jangan jadikan organisasi ini panggung sandiwara yang hanya menguntungkan segelintir orang,” ujar Musli Yagus dengan nada prihatin.
Musli pun mengingatkan agar para tokoh yang terlibat tidak menyeret pejabat daerah ke dalam konflik internal tersebut.
“Jangan libatkan Bupati, jangan bawa-bawa DPRD. Ini adalah persoalan internal IKTD. Selesaikan dengan cara yang bijaksana, bukan justru mempermalukan kita di hadapan publik,” pungkasnya tegas.
Kedua pemuda ini secara tegas menyerukan agar seluruh pihak kembali ke jalan musyawarah dan mengedepankan aturan organisasi secara komprehensif demi memelihara marwah, persatuan, dan kehormatan masyarakat Tanah Datar yang bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan.
Editor: INR
