Pekanbaru, Faktacepat.id – Upaya menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau kini menjadi fokus utama legislatif dan eksekutif. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Riau, H. Abdullah, M.Pd, menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengoptimalkan potensi daerah bukanlah kerja tunggal satu pihak, melainkan hasil kolaborasi solid antara Pansus dan Pemerintah Daerah.
Abdullah, yang juga merupakan Anggota Komisi 3 DPRD Riau sekaligus Sekretaris Fraksi PKS ini, menyebutkan bahwa peran Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, sangat krusial dalam mengakselerasi target-target pendapatan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Abdullah meluruskan persepsi publik yang mungkin melihat Pansus sebagai aktor tunggal dalam perburuan PAD. Ia mengakui bahwa intensitas publikasi mengenai kerja Pansus memang cukup tinggi karena besarnya antusiasme wartawan dalam mengawal isu ini.
”Mungkin masyarakat banyak yang tahu Pansus bekerja karena kebetulan banyak rekan-rekan wartawan yang bertanya, sehingga kerja kita terpublikasikan secara masif. Namun, perlu dicatat, Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Pak SF Hariyanto juga bekerja luar biasa,” ujar Abdullah sambil berkelakar di gedung DPRD Riau, Rabu (8/4).
Menurutnya, meski bekerja “dalam diam” dan jarang tersorot kamera secara mendetail, Pemprov Riau bergerak dengan ritme yang cepat dan taktis.
Lebih lanjut, Abdullah mengapresiasi langkah konkret Pemprov Riau yang merangkul berbagai pihak untuk menutup celah kebocoran pendapatan. Sinergi ini tidak hanya melibatkan internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tetapi juga menggandeng aparat penegak hukum.
”Pemerintah Daerah saat ini bekerja sama dengan semua pihak, mulai dari pihak Kepolisian, TNI, Akademisi hingga Kejati (Kejaksaan Tinggi). Ini adalah langkah berani untuk memastikan semua potensi PAD, baik dari sektor pajak kendaraan, alat berat, hingga pemanfaatan aset daerah, dapat masuk ke kas negara secara maksimal,” tambahnya.
Berdasarkan catatan kinerja Pansus sebelumnya, fokus utama peningkatan APBD Riau saat ini tertuju pada:
Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Penertiban kendaraan plat luar yang beroperasi di Riau.
Sektor Perkebunan: Pengawasan terhadap pajak air permukaan dan bagi hasil sektor kelapa sawit.
Pemanfaatan Aset: Menggali potensi dari aset-aset mangkrak milik Pemprov agar memberikan nilai ekonomis.
Abdullah berharap, dengan sisa waktu yang ada, kolaborasi harmonis antara “gerakan publik” Pansus dan “gerak cepat” Pemprov Riau dapat membawa angka APBD Riau ke level yang lebih sehat guna menunjang pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Penulis: THD
Editor: INR
