RIAU, Faktacepat.id – Meninggalnya seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 lalu adalah tragedi yang mengguncang hati nurani bangsa. Ia terlindas kendaraan taktis Brimob saat situasi aksi menegang.
Peristiwa ini bukan sekadar musibah, melainkan potret kegagalan negara khususnya institusi Polri dalam menjamin keselamatan warganya ketika menyuarakan aspirasi di ruang demokrasi.
KAMMI Riau menyampaikan duka mendalam sekaligus keprihatinan besar atas insiden ini. Presiden sebagai pemegang kendali atas institusi kepolisian wajib segera mengevaluasi kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Selama lebih dari empat tahun menjabat, berbagai persoalan menyangkut pendekatan represif aparat dalam mengawal demonstrasi masih berulang. Tragedi Affan adalah alarm keras Polri harus direformasi agar kembali pada jati dirinya sebagai pelindung rakyat, bukan ancaman di jalanan.
Tak hanya soal aparat, substansi tuntutan massa juga perlu didengar. Aksi yang memanas di Senayan salah satunya dipicu oleh rencana kenaikan tunjangan DPR RI. Di tengah kondisi rakyat yang masih dihantam kesulitan ekonomi, naiknya biaya hidup, hingga maraknya PHK, wacana penambahan fasilitas anggota dewan jelas melukai rasa keadilan publik. Presiden harus berani mengambil sikap batalkan kenaikan tunjangan tersebut, dan alihkan anggaran untuk program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Lebih jauh, KAMMI Riau menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional yang dijamin Pasal 28 UUD 1945. Negara Indonesia berdiri di atas prinsip demokrasi, yang salah satu nafasnya adalah kebebasan rakyat menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu, penangkapan dan kriminalisasi terhadap para demonstran yang dilakukan pasca aksi jelas tidak dapat dibenarkan. Mereka harus segera dibebaskan tanpa syarat. Menyuarakan aspirasi bukanlah tindak kriminal, melainkan bentuk partisipasi rakyat dalam menjaga demokrasi.
KAMMI Riau menyerukan agar tragedi ini menjadi momentum koreksi nasional. Nyawa seorang driver ojol adalah simbol betapa rapuhnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil. Presiden harus memilih berpihak pada rakyat yang memperjuangkan keadilan, atau larut dalam kenyamanan kekuasaan yang menutup telinga dari jeritan rakyatnya sendiri.
Maka dari itu KAMMI Riau menyatakan beberapa sikap:
1. Mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri dan mengevaluasi institusi polri secara menyeluruh
2. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk Membatalkan Kenaikan Tunjangan DPR RI
3. Mendesak Presiden Republik Indonesia memerintah polri untuk membebaskan seluruh massa aksi yang di tangkap.
#CopotKapolri
#EvaluasiPolri
#SejahterakanBuruhdanDriverOjol
#BatalkanKenaikanTunjanganDPRRI
Penulis: Febriansyah
