Jakarta, Faktacepat.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, memberikan apresiasi yang mendalam atas capaian kinerja Kementerian Perindustrian sepanjang tahun 2025, terutama keberhasilan Indonesia menempati posisi teratas di ASEAN dalam hal Manufacturing Value Added (MVA).
Meski demikian, Hendry menegaskan masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan, khususnya terkait dengan pengembangan pendidikan vokasi dan efektivitas penyaluran kredit industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hendry Munief dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian yang digelar pada Senin (26/1) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Hendry menyampaikan apresiasi atas capaian MVA Indonesia yang mencapai USD 265,07 miliar, menjadikan Indonesia yang tertinggi di kawasan ASEAN.
“Kami menyampaikan apresiasi atas capaian Manufacturing Value Added, di mana Indonesia menempati posisi utama di ASEAN dengan nilai USD 265,07 miliar. Ini tentu merupakan hadiah yang sangat berharga bagi bangsa,” ujar Hendry Munief saat sesi dengar pendapat anggota Komisi VII.
Namun demikian, ia menekankan urgensi penguatan pendidikan vokasi industri sebagai solusi strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Hendry mencontohkan hasil kunjungan Komisi VII ke SMK Mitra Industri MM2100 serta Politeknik STTT Bandung, yang menunjukkan keberhasilan nyata dalam penerapan konsep link and match antara pendidikan dan industri.
“Dari siswa SMK tersebut, bahkan sebelum mereka lulus sudah 100 persen direkrut oleh perusahaan industri. Demikian pula di Politeknik ST3 Bandung, dari 445 lulusan tahun 2025, sebelum diwisuda saja sudah 100 persen diterima oleh industri,” jelas Hendry Munief.
Menurutnya, fakta tersebut membuktikan bahwa pendidikan vokasi merupakan solusi konkret dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja industri. Oleh karena itu, ia mendorong agar model pendidikan vokasi serupa dapat diperluas ke berbagai daerah, termasuk di luar Pulau Jawa.
“Artinya, kita perlu fokus bagaimana agar perusahaan industri benar-benar terintegrasi dan selaras dengan pendidikan vokasi,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Riau, Hendry menyoroti bahwa Provinsi Riau belum memiliki pendidikan vokasi industri yang terintegrasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Siak dan Kota Dumai, telah merencanakan pengembangan pendidikan vokasi, bahkan Universitas Riau berencana membuka Kampus Vokasi di Kota Dumai.
“Pertanyaan kami, bagaimana teknis dan percepatan dari Kementerian Perindustrian agar pendidikan vokasi ini benar-benar dapat segera diwujudkan dan menjadi solusi dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk industri,” ujarnya.
Selain masalah pendidikan vokasi, Hendry juga menyoroti kinerja Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang menurut penilaiannya masih “berrapor merah” pada tahun 2025. Dari pagu anggaran sebesar Rp787 miliar, realisasi penyaluran hanya mencapai 2,09 persen atau sekitar Rp16,45 miliar.
“Kegagalan penyaluran KIPK ini perlu dievaluasi secara mendalam. Kami memahami adanya kendala seperti sistem host-to-host perbankan, perbedaan tarif imbal jasa penjamin, serta subsidi bunga yang hanya terealisasi sebesar 0,27 persen,” ungkap Hendry.
Ia meminta Kementerian Perindustrian untuk menyiapkan langkah mitigasi yang lebih konkret agar permasalahan tersebut tidak terulang pada tahun 2026.
“Kami ingin mendengar program mitigasi ke depan agar pada tahun 2026 penyaluran KIPK dapat jauh lebih optimal dan benar-benar memberi manfaat kepada pelaku industri,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Hendry Munief menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI Fraksi PKS untuk terus bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam memperkuat sektor industri nasional.
Editor: INR
