Pelalawan, Faktacepat.id – Rabu (28/1) – Agung Prayoga, Ketua Umum Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Pelalawan, secara lantang menyampaikan dukungan terhadap keberadaan dan kedudukan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia.
Dukungan tersebut didasarkan pada pemahaman konstitusional bahwa Presiden, sebagai kepala pemerintahan, memikul tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan alat-alat negara guna menjamin keamanan nasional, stabilitas politik, sekaligus memastikan keberlanjutan kebijakan pembangunan nasional.
“Penempatan Polri di bawah Presiden bukanlah bentuk subordinasi politis semata, melainkan merupakan bagian integral dari desain sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan fungsi keamanan serta penegakan hukum dalam satu garis komando administratif,” jelas, Agung
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara tegas menegaskan peran Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, Hima Persis Pelalawan menilai bahwa dukungan terhadap posisi struktural Polri mesti dibarengi dengan penguatan prinsip profesionalisme, independensi fungsional, dan supremasi hukum.
Relasi antara Polri dan Presiden perlu dipahami secara proporsional sebagai hubungan koordinatif dan administratif dalam kerangka pemerintahan, tanpa membuka ruang intervensi terhadap proses penegakan hukum yang harus tetap objektif, adil, serta bebas dari pengaruh politik praktis.
“Dalam konteks negara hukum yang demokratis, kekuasaan penegakan hukum tidak boleh berjalan tanpa batasan, melainkan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” Ungkapnya
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan kaum intelektual muda, Hima Persis Pelalawan menekankan pentingnya keseimbangan antara dukungan institusional dan mekanisme kontrol publik.
Reformasi internal Polri, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan internal yang dijalankan melalui Wasidik, Inspektorat, dan Propam harus dilakukan secara nyata dan konsisten.
Keterbukaan terhadap kritik konstruktif pun menjadi prasyarat utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Dukungan terhadap Polri di bawah Presiden tidak dimaknai sebagai pembenaran tanpa kritik, melainkan sebagai dorongan agar institusi kepolisian semakin profesional, modern, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
Dengan landasan tersebut, Hima Persis Pelalawan berharap Polri dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai penjaga keamanan, penegak hukum, dan pelayan publik yang berintegritas.
“Selain itu, Polri diharapkan menjadi institusi yang kokoh secara struktural, namun sekaligus tetap teguh menjunjung nilai-nilai demokrasi dan konstitusi negara,” tutupnya
Penulis: ER
Editor: INR
