Dugaan Korupsi ‘Berjamaah’ Menguar, PPK Bungkam, Konsultan Cuma Jadi Pajangan? Proyek Drainase setengah milyar Paket 6: Padang Pasir Prestasi Buruk PUPR Kota Padang di Awal 2026
Padang, 6 Februari 2026 |Aroma tak sedap kembali berembus dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada proyek pembangunan drainase yang berlokasi di kawasan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat. Proyek yang seharusnya menjadi solusi banjir ini justru dituding digarap secara serampangan, jauh dari standar mutu, dan sarat akan kepentingan.
Berdasarkan data papan informasi, proyek ini menelan anggaran sebesar Rp587.176.393,54 yang bersumber dari APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh kontraktor CV Bahtera Karya dengan CV Nandra Cons bertindak sebagai konsultan pengawas, di bawah payung hukum Kontrak No: 07/Kont-SDA/APBD/PUPR/2025.
Hasil pantauan langsung di lapangan menunjukkan wajah buruk pengelolaan infrastruktur. Pekerjaan terkesan asal jadi dan kualitas material yang digunakan sangat diragukan. Kondisi fisik bangunan terlihat tidak mencerminkan nilai kontrak yang mencapai setengah miliar rupiah tersebut. Muncul dugaan kuat adanya praktik curang mulai dari pengurangan volume pekerjaan, permainan spesifikasi material, hingga potensi mark-up anggaran.
Di tengah karut-marutnya kualitas fisik proyek, sorotan tajam mengarah ke internal Dinas PUPR Kota Padang, khususnya pada sosok Ikhsanul Rizki. Pejabat yang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga ini diduga kuat juga merangkap tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Rangkap jabatan ini dinilai rentan terhadap konflik kepentingan, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah sikap tertutup sang pejabat.upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga kini tidak mendapat jawaban, sikap yang justru semakin memperkuat kecurigaan publik.
Diamnya pejabat terkait menimbulkan pertanyaan serius: apa yang sebenarnya disembunyikan? Mengapa proyek dengan kualitas dipertanyakan dibiarkan berjalan tanpa penjelasan resmi?.
Diamnya pejabat terkait menimbulkan pertanyaan serius: Apa yang sedang disembunyikan? Apakah ada kekuatan besar yang melindungi praktik serampangan ini sehingga seorang pejabat publik merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat kepada publik?
Fungsi pengawasan dari CV Nandra Cons pun dianggap hanya formalitas belaka. Lemahnya kontrol dari konsultan pengawas dan sikap bungkam dari pihak dinas seolah diduga memberi lampu hijau bagi kontraktor untuk bekerja di luar spesifikasi teknis.
Kini, publik mendesak Inspektorat, BPK, hingga Kejaksaan untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proyek Drainase Paket 6 ini. Kasus ini tidak boleh hanya berhenti sebagai temuan lapangan, melainkan harus diusut tuntas hingga ke meja hijau demi menyelamatkan marwah tata kelola infrastruktur di Kota Padang.
Jika terbukti ada penyelewengan, maka proyek ini bukan hanya sekadar gagal mutu, melainkan menjadi bukti nyata rusaknya integritas birokrasi di bawah kendali pejabat terkait. (Tim)
