Faktacepat.id – Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyoroti langkah pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah dalam menyiapkan skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Menurut Azis, pemerintah tentu telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif. Namun, hal terpenting yang tidak boleh diabaikan adalah perlindungan terhadap jemaah sebagai warga negara Indonesia.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyampaikan bahwa setiap opsi kebijakan harus dikaji secara matang, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap anggaran apabila situasi keamanan di Timur Tengah berubah.
Ia menilai faktor biaya memang penting diperhitungkan, tetapi tidak boleh mengalahkan kepentingan keselamatan jemaah. Karena itu, pemerintah diminta mengedepankan aspek keamanan dalam menentukan langkah penyelenggaraan haji.
Azis juga menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai kemungkinan skenario dengan mempertimbangkan dinamika konflik yang dapat berubah sewaktu-waktu. Misalnya, apakah ketegangan meningkat sebelum keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama, terjadi saat proses ibadah haji berlangsung, atau justru mereda di tengah pelaksanaan.
Menurutnya, setiap skenario tentu membawa konsekuensi tersendiri, termasuk kemungkinan bertambahnya biaya operasional. Kenaikan harga bahan bakar maupun perubahan jalur penerbangan dapat berdampak pada biaya transportasi dan logistik penyelenggaraan haji.
Ia menegaskan pemerintah dan DPR perlu berdiskusi secara intensif untuk menentukan langkah terbaik demi melindungi jemaah haji Indonesia. Bahkan, apabila situasi keamanan tidak memungkinkan, opsi berat seperti penundaan keberangkatan juga perlu dipertimbangkan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Dahnil menegaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama.
Pemerintah saat ini menargetkan keberangkatan kloter pertama jemaah haji pada 22 April 2026. Meski demikian, keputusan tersebut tetap bergantung pada perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang terus dipantau oleh pemerintah.
Selain kemungkinan penundaan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga membuka opsi perubahan rute penerbangan menuju Arab Saudi. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah jalur penerbangan melalui kawasan Afrika, jika jalur biasa dinilai tidak aman.
Menurut Dahnil, semua skenario tersebut disiapkan agar pelaksanaan ibadah haji tetap dapat berlangsung dengan aman. Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan akan membahas langkah-langkah tersebut bersama DPR apabila situasi konflik berkembang dan berpotensi mengancam keselamatan jemaah Indonesia.
Penulis : YZA
Editor : INR
