Pekanbaru, Faktacepat.id – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hilir (Inhil), Samsuri Daris, mengimbau Pemerintah Provinsi Riau agar segera merealisasikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Langkah strategis ini dianggap krusial untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang hingga saat ini belum menunjukkan dinamika yang signifikan.
Samsuri menegaskan bahwa seluruh tahapan evaluasi APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah rampung. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Evaluasi dari Kemendagri sudah selesai dan sedang dalam proses akhir. Setelah proses ini tuntas, seharusnya menjadi sinyal bagi Pemprov Riau untuk segera beraksi; APBD tidak boleh dibiarkan mengendap terlalu lama,” ujar Samsuri, Senin (19/1/25).
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih sangat memerlukan dorongan konkret dari pemerintah. Belanja APBD harus diposisikan sebagai katalisator yang mampu menggerakkan berbagai sektor produktif, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor jasa, hingga industri riil di daerah.
“Ekonomi kita belum sepenuhnya bergairah. APBD merupakan instrumen vital untuk mendorong perputaran uang di masyarakat. Jika belanja pemerintah berjalan lebih cepat, dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat bawah,” tegasnya.
Samsuri juga menyoroti kebiasaan lama yang sering kali terjadi, yaitu penyerapan APBD yang menumpuk di akhir tahun anggaran. Pola tersebut dianggap tidak efektif dan berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan program.
“Kita harus menghilangkan kebiasaan memaksimalkan APBD di akhir tahun. Idealnya, belanja dilakukan sejak awal tahun agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan,” tambahnya.
Diketahui, Pemprov Riau telah menindaklanjuti hasil evaluasi Kemendagri dan mulai menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sendiri telah disahkan sebesar Rp8,321 triliun.
Samsuri berharap Pemprov Riau dapat mempercepat proses lelang, penandatanganan kontrak, serta realisasi kegiatan sejak awal tahun 2026. Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, khususnya di wilayah-wilayah daerah.
Penulis: THD
Editor: INR
